Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Kamis (29/1/2026). Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut bertujuan untuk mengakselerasi penyediaan hunian layak serta terjangkau bagi masyarakat melalui program rumah bersubsidi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, Presiden menerima laporan komprehensif terkait perkembangan proyek hunian strategis. Salah satu poin utama adalah progres land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan rumah susun bersubsidi berskala besar.
Selain itu, laporan mencakup rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang tersebar di tiga kawasan terpadu. Pemerintah merancang lokasi hunian ini agar terkoneksi langsung dengan fasilitas publik esensial, seperti sekolah, rumah sakit, pusat perkantoran, kawasan industri, hingga akses jalan utama untuk menjamin efisiensi mobilitas warga.
Pembangunan masif ini diprediksi memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Seskab Teddy menyebutkan proyek ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja dari berbagai sektor, sekaligus mempercepat perputaran rantai pasok ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.
Sebagai langkah konkret mendukung keterjangkauan harga, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi di sektor perumahan. Presiden menginstruksikan Menteri PKP agar memangkas berbagai bentuk perizinan serta menghapus biaya pengurusan administrasi yang selama ini dianggap membebani struktur harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini diambil demi memastikan target kepemilikan hunian layak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih cepat. Pemanggilan langsung Menteri PKP ke Hambalang menunjukkan upaya Presiden untuk mengawal ketat eksekusi program di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan oleh publik tanpa hambatan birokrasi. *R101
