Lokapalanews.id | Surakarta – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung total pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan konsisten merupakan pilar utama dalam merumuskan evaluasi kebijakan pembangunan lintas sektor di Indonesia.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026), Hetifah menjelaskan bahwa sebagai mitra kerja BPS, Komisi X memiliki peran strategis dalam pengawasan kebijakan statistik. Kualitas data hasil sensus nantinya akan menentukan sejauh mana efektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan publik oleh pemerintah.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda besar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Fokus utama kegiatan ini adalah memotret dinamika seluruh sektor usaha non-pertanian, mencakup usaha perorangan hingga badan usaha besar. Hasil dari SE 2026 akan menjadi rujukan nasional dalam memperbarui kerangka statistik ekonomi, mengidentifikasi tantangan ekonomi global, serta menjadi basis penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan.
Hetifah menekankan bahwa pengawasan parlemen akan mencakup seluruh tahapan krusial, mulai dari kesiapan anggaran hingga implementasi teknologi. Fokus pengawasan DPR meliputi proses rekrutmen petugas yang berintegritas, penerapan sistem keamanan data, serta jaminan akuntabilitas hasil akhir sensus agar tidak terjadi deviasi data di lapangan.
Selain meninjau persiapan SE 2026, Komisi X memberikan apresiasi terhadap kinerja BPS Kota Surakarta. Berdasarkan data Semester I Tahun 2024, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan statistik di wilayah tersebut mencapai angka 92,37 atau berkategori sangat baik. Capaian ini dinilai sebagai bukti meningkatnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme petugas statistik di daerah.
Momentum kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tengah dibahas di Komisi X. Hetifah menilai revisi ini sangat strategis guna memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran nasional di masa depan berbasis pada data yang solid.
Sesuai dengan linimasa yang telah ditetapkan, BPS akan memulai tahapan krusial pada 1 – 31 Mei 2026. Pada periode tersebut, perusahaan-perusahaan skala besar akan mulai menerima notifikasi elektronik untuk melakukan pengisian kuesioner sensus secara mandiri melalui sistem daring yang telah disiapkan pemerintah. *R104
