Lokapalanews.id | PHK itu bukan urusan selera. Bukan soal suka atau tidak suka. Ada aturannya. Undang-undangnya jelas. UU Cipta Kerja itu sudah mengatur sangat kaku.
Tapi di Kampus Kebangsaan (SWB), undang-undang negara itu rasanya cuma dianggap seperti brosur menu restoran. Boleh dipesan, boleh dicuekin. Tergantung selera juru masak di yayasan.
Negara harusnya hadir sebagai wasit. Tapi saya sedih – sekaligus gemas – membaca surat dari LLDIKTI. Isinya itu sebuah pengakuan jujur yang sangat menyakitkan. Mereka mengaku tidak punya wewenang untuk mencampuri PHK sepihak yang dilakukan yayasan terhadap dosen.
Lho, kalau begitu terus fungsinya apa?
Kalau dosen dituntut laporan ini-itu, urusan sertifikasi, sampai beban kerja yang ribetnya minta ampun, LLDIKTI bisa galak sekali. Melotot. Tapi begitu ada dosen tetap dizalimi, diputus mata pencahariannya tanpa prosedur, mereka mendadak jadi “macan ompong”. Bilangnya: “Bukan wewenang kami.”
Ini yang bikin saya elus dada. Negara kita ini seolah-olah kehilangan “gigi” kalau berhadapan dengan penguasa yayasan yang bandel.
Padahal yayasan itu mengelola dana publik. Menerima bantuan negara. Mendidik anak bangsa. Kok bisa-bisanya mereka merasa berdiri di atas hukum?
Sekarang IMS berjuang sendirian. Dia seret kasus ini ke Disnaker Kota Denpasar. Catat: dia tidak cuma menuntut pesangon. Kalau cuma cari uang, mungkin dia bisa dagang apa saja.
Dia menuntut pemulihan nama baik. Karena bagi seorang pendidik, harga diri itu adalah harta terakhir. Tidak bisa dibeli dengan selembar cek pesangon yang mungkin jumlahnya pun dicicil.
Bayangkan pedihnya. Seorang dosen tetap diputus urat nadinya secara tiba-tiba. Tanpa peringatan. Tanpa dialog. Padahal dia justru sedang mencoba menyelamatkan kampusnya dari kehancuran. Dia ingin kampusnya sehat, tapi manajemennya lebih memilih kampusnya “sakit” asalkan mulut pengkritiknya diam.
Ini bukan cuma soal IMS. Ini soal nasib ribuan dosen swasta di seluruh Indonesia. Apakah status mereka hanya dianggap buruh harian lepas? Yang bisa dibuang ke tempat sampah kapan saja kalau bos yayasannya lagi bad mood?
SWB sekarang benar-benar di ujung tanduk. Akreditasinya terancam ambruk. Data di sistem pusat kacau-balau karena konflik akses.
Kalau akreditasi turun, siapa yang paling malang? Mahasiswa. Ijazah mereka terancam jadi kertas hiasan dinding yang tidak punya nilai jual.
Lalu siapa yang mau tanggung jawab? Yayasan pasti akan pakai lagu lama: menyalahkan IMS yang dianggap bikin gaduh.
Tapi bagi saya, kegaduhan itu wajib kalau rumahnya memang sedang kebakaran. Lebih baik berisik teriak “kebakaran!” daripada mati terpanggang dalam kesunyian yang munafik.
Kita butuh lebih banyak orang seperti IMS. Yang berani bicara meski risikonya pahit. Yang tidak mau diajak kongkalikong untuk merusak masa depan pendidikan demi mengamankan jabatan.
Pelajaran dari Denpasar ini sederhana: Kekuasaan tanpa tanggung jawab itu adalah racun. Dan di kampus yang menyandang nama ksatria ini, racun itu sedang diteguk pelan-pelan oleh manajemennya sendiri.
Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Mungkin tidak hari ini. Mungkin tidak lewat lembaga yang lagi “sariawan” itu. Tapi lewat sejarah yang akan mencatat: siapa yang berjuang untuk nilai, dan siapa yang berjuang hanya untuk kursi empuknya.
Semoga fajar keadilan segera terbit di Bali. Sebelum kegelapan ini benar-benar menelan habis marwah para pejuang.
Keadilan harus tegak, meski langit runtuh. *yas
