Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata untuk segera menyusun panduan strategis dan pemetaan produk bagi desa wisata di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak agar pengembangan destinasi wisata di tingkat desa memiliki arah yang jelas dan tidak hanya terjebak pada tren sesaat atau fenomena fear of missing out (FOMO).
Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti kecenderungan desa wisata yang sering kali hanya meniru kesuksesan daerah lain tanpa mempertimbangkan keunikan lokal. Menurutnya, tanpa pemetaan yang matang, keberlanjutan desa wisata akan terancam.
“Yang kita butuh banget hari ini adalah guidance. Biar tidak FOMO desa-desa wisata ini; satu bikin kolam renang, semua ikut bikin kolam renang. Harus ada pemetaan menu-menu desa wisata yang cocok, yang tidak merusak alam, tapi mengikuti selera pasar,” ujar Chusnunia.
Pentingnya Pendampingan Strategis
Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung II ini menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi pengelola desa wisata saat ini bukan sekadar masalah tata kelola administrasi, melainkan kebutuhan akan arahan strategis. Banyak desa yang membangun destinasi secara swadaya dengan semangat gotong royong, namun gagal menerjemahkan potensi alam dan SDM menjadi produk yang berdaya saing.
Chusnunia menilai pemerintah pusat harus hadir memberikan asistensi teknis agar setiap desa mampu menonjolkan karakteristik khasnya. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat desa memahami kebutuhan pasar tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan atau identitas budaya setempat.
Usulan Reorientasi Anggaran
Selain masalah standarisasi produk, Komisi VII DPR RI juga menyoroti efektivitas alokasi anggaran pariwisata. Chusnunia mengusulkan agar kebijakan penganggaran pada tahun 2026 dan 2027 difokuskan langsung untuk memperkuat infrastruktur dan pendampingan di tingkat desa, bukan untuk kegiatan yang bersifat seremonial.
“Saya usul 2026-2027 itu kita fokuskan anggaran mem-backup desa wisata secara langsung. Penguatan ini harus benar-benar dirasakan oleh desa, baik dalam bentuk dukungan pembiayaan maupun pendampingan berkelanjutan,” tegasnya.
DPR berharap dengan adanya standarisasi dan pemetaan yang jelas, desa wisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang tangguh. Fokus pada kualitas dan keaslian produk wisata diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan secara konsisten dalam jangka panjang, sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam pedesaan. *R102
