Lokapalanews.id | Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Keputusan ini diambil di tengah desakan untuk memangkas hambatan birokrasi dalam distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur dasar yang masih lumpuh di sejumlah titik.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa perpanjangan ini merupakan langkah taktis untuk memberikan “ruang gerak” bagi pemerintah daerah dalam mengakses anggaran darurat secara cepat. Tanpa status ini, proses administrasi berisiko menghambat penanganan medis dan logistik di wilayah-wilayah yang masih terisolasi akibat longsor.
“Perpanjangan ini memberi ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dan terukur,” ujar Muzakir dalam rapat koordinasi daring pada Kamis (25/12/2025).
Dalam narasi sistemis yang disusun pemerintah, terdapat lima fokus utama yang menjadi rapor merah jika gagal dipenuhi: percepatan logistik ke daerah terisolasi, perlindungan pengungsi, optimalisasi layanan kesehatan gampong, pemulihan fasilitas pendidikan, serta perbaikan infrastruktur produktif seperti sawah dan jembatan.
Kritik tersirat muncul dari dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Ketua DPRA, Zulfadhli, menekankan bahwa status darurat ini jangan hanya menjadi formalitas di atas kertas, melainkan harus benar-benar digunakan untuk mem-bypass birokrasi yang rumit. DPRA memberikan catatan keras agar normalisasi sungai segera dilakukan untuk mencegah banjir susulan, mengingat potensi hujan tinggi masih membayangi wilayah Aceh di awal tahun 2026.
Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menambahkan bahwa pada masa relaksasi kerja fleksibel, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan sepenuhnya berlibur. Sejumlah besar ASN akan dikerahkan langsung ke lima kabupaten/kota dengan dampak terberat untuk membantu tugas teknis di lapangan. Selain itu, sekitar 150 relawan dari LSM dan ormas akan diintegrasikan ke dalam posko darurat di bawah kendali Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Secara analisis, perpanjangan status ini menunjukkan bahwa sistem manajemen bencana di Aceh masih berhadapan dengan tantangan infrastruktur yang rapuh. Fokus pada perbaikan jalan dan jembatan menjadi krusial, sebab keterlambatan akses berarti isolasi berkepanjangan bagi warga di kawasan pegunungan. Keberhasilan periode 14 hari ini akan menjadi parameter apakah manajemen krisis Aceh telah belajar dari kegagalan sistemik di masa lalu.
Kini, dengan dukungan pusat dan fleksibilitas anggaran yang telah dikantongi, publik menunggu pembuktian janji pemulihan layanan dasar tersebut secara nyata di lapangan. *R101
