Lokapalanews.id | Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) bergerak cepat merespons hambatan investasi di tanah air. Hanya sepekan setelah diluncurkan, Satgas melalui Kanal Debottlenecking telah menerima 10 pengaduan dari pelaku usaha yang terjebak dalam kendala birokrasi dan teknis di lapangan.
Dalam rapat koordinasi perdana yang digelar Selasa (23/12/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung pembahasan dua kasus menonjol dengan menghadirkan para pelaku usaha terkait. Langkah ini diambil untuk memangkas jalur birokrasi yang sering kali menghambat pelaksanaan program strategis nasional.
Kasus pertama yang dibedah adalah proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo. Pengembang melaporkan adanya kendala terkait Bantuan Layanan Sampah (BLSP) yang menghambat operasionalisasi proyek energi terbarukan tersebut. Sementara itu, kasus kedua datang dari PT Mayer Indonesia yang melaporkan sengketa pembiayaan dan piutang yang bersinggungan dengan administrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Keuangan menekankan bahwa kehadiran Satgas P2SP bertujuan untuk menciptakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) yang lebih solid. Kehadiran para pelaku usaha dalam rapat ini dimaksudkan agar identifikasi masalah dilakukan secara transparan dan solutif, bukan sekadar kajian di atas kertas.
Kanal Debottlenecking ini diproyeksikan menjadi ujung tombak pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha yang responsif. Dengan melibatkan perwakilan K/L terkait secara langsung dalam rapat penyelesaian, pemerintah menargetkan setiap pengaduan memiliki timeline penyelesaian yang jelas demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. *R102
