Lokapalanews.id | Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua merupakan alarm keras atas kegagalan sistemik pendidikan yang selama ini terabaikan. Data yang bersumber dari laporan Menteri Dalam Negeri dan Bupati Manokwari tersebut memicu desakan agar pemerintah segera melakukan verifikasi faktual di lapangan guna memastikan akurasi jumlah riil anak yang kehilangan hak konstitusionalnya.
Kurniasih menyoroti adanya ketidaksinkronan data yang akut sebagai pemicu utama persoalan ini. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan progres Dapodik, terdapat disparitas signifikan pada Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan pegunungan di Papua.
Kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan minimnya jumlah operator sekolah menyebabkan ribuan anak tidak terdaftar dalam sistem nasional. Dampaknya, mereka kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan vital, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menegaskan bahwa validasi fisik harus melibatkan tokoh adat dan gereja untuk memastikan intervensi anggaran tepat sasaran.
Tantangan Geografis dan Keamanan Pengajar
Mengingat kondisi geografis Papua yang ekstrem, DPR menawarkan penguatan sekolah berpola asrama (boarding school) sebagai solusi atas keterbatasan akses transportasi. Strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan pembangunan sekolah konvensional di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
Selain infrastruktur, faktor keamanan dan kesejahteraan guru menjadi catatan kritis. Penurunan angka putus sekolah mustahil tercapai jika tenaga pendidik masih menghadapi ancaman keamanan di wilayah rawan. Negara diminta menjamin keselamatan guru sebagai syarat mutlak keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar di Papua demi mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dari wilayah lain. *R106
