Lokapalanews.id | Stabilitas ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 tetap terjaga, meskipun menghadapi tantangan berat akibat gejolak global, termasuk dampak resiprokal tarif. Rangkaian kebijakan yang responsif dan kolaboratif oleh Pemerintah dinilai berhasil menjaga aktivitas usaha, investasi, dan konsumsi masyarakat dari tekanan eksternal.
Sejumlah indikator fundamental menunjukkan tren positif. Keyakinan konsumen naik dari 121,4 (Oktober) menjadi 124 (November), sementara Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9% (yoy) pada November. Aktivitas manufaktur juga berekspansi kuat, ditandai dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) yang mencapai 53,3, angka tertinggi sejak Februari. Selain itu, inflasi tetap terkendali di 2,72% (yoy) dan pertumbuhan kredit mencapai 7,36% (yoy).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan optimisme tersebut saat memberikan pidato kunci dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Asosiasi Emiten Indonesia ke-37, Jumat (12/12).
“Belanja masyarakat sudah tinggi dan IHSG juga hijau. Perusahaan IPO kita tahun ini 24 dan dananya yang dikumpulkan Rp15,2 triliun,” ujar Airlangga. “Per Desember ada 13 perusahaan yang siap di pipeline dan 7 di antaranya adalah perusahaan besar yang menunjukkan optimisme kepada market dan sepertinya ada spillover ke Januari. Harapannya kalau Januari positif, Januari efek akan membawa kita untuk ekonomi yang lebih baik di tahun 2026.”
Pemerintah optimistis bahwa pada tahun 2026, upside risk (risiko positif) akan lebih dominan, sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,4% dapat tercapai. Keyakinan ini diperkuat oleh capaian perdagangan internasional, termasuk penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat (AS). Indonesia juga menargetkan perundingan IEU-CEPA efektif pada 2027 dan berharap dapat bergabung sebagai anggota OECD pada 2027.
Terkait negosiasi tarif dengan AS, Menko Airlangga memastikan komunikasi langsung dengan Ambassador USTR Jamieson Greer telah menyepakati penyelesaian dalam Leaders Declaration pada 22 Juli 2025. Delegasi Indonesia dijadwalkan kembali ke Washington D.C. dengan target penyelesaian akhir tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi domestik, Pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini mencakup restrukturisasi kredit bagi debitur KUR dan opsi pelunasan kewajiban bagi debitur KUR tertentu. Diperkirakan 141 ribu debitur KUR di tiga provinsi tersebut dengan baki debet sekitar Rp7,79 triliun terdampak bencana. Verifikasi data masih berlangsung dan pengumuman paket kebijakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. *R103
