Lokapalanews.id | Beberapa hari lalu, saya bertemu kolega lama. Ia seorang profesor senior, wajahnya sering muncul di televisi sebagai komentator ahli. Orangnya lurus, kritis, dan tak takut bicara.
Tapi akhir-akhir ini, ia terlihat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin.
“Saya mundur dari Senat,” katanya singkat, sambil menyeruput kopi tanpa gula.
Saya terkejut. Kenapa? Senat Perguruan Tinggi (SPT) itu kan puncak kehormatan karier akademik. Tempat Anda seharusnya menentukan arah moral dan intelektual institusi.
“Sudah tidak ada gunanya, Pak,” keluhnya. “Kami hanya jadi petugas legalisasi.”
Inilah penyakit kronis yang diam-diam menggerogoti marwah pendidikan tinggi kita. Senat yang seharusnya menjadi benteng moral kampus, kini direduksi menjadi sekadar meja stempel administratif pimpinan perguruan tinggi.
Anda tahu, dalam konstitusi kampus mana pun di dunia, Senat itu ibarat DPR-nya kampus. Badan tertinggi yang menetapkan norma, mengawal etika, menguji kelayakan kurikulum, dan yang paling penting mengawasi kinerja manajerial Rektor.
Tapi bagaimana jadinya jika “DPR” ini dipilih dan didominasi oleh “kabinet” Rektor itu sendiri?
Begini skema politisasi halus itu bekerja. Rektor punya kekuasaan struktural. Dia bisa menunjuk dekan, wakil rektor, kepala pusat studi, hingga pejabat-pejabat strategis lainnya. Ketika komposisi Senat diisi oleh orang-orang yang secara struktural terikat – entah karena jabatan, insentif, atau janji-janji kenaikan pangkat – maka independensi Senat langsung lumpuh.
Rapat Senat lantas berubah. Bukan lagi forum debat ilmiah yang tajam, tapi forum presentasi kebijakan Rektor yang wajib disetujui. Ketika Rektor ingin membuka program studi abal-abal yang hanya berorientasi uang masuk, yang seharusnya berhak menyetop adalah Senat. Tapi karena isinya orang-orang Rektor, mereka cuma bisa mengangguk kepala.
Ketika Rektor tersandung kasus plagiat, atau kebijakan anggaran yang tidak transparan, siapa yang seharusnya berdiri paling depan menuntut akuntabilitas? Senat! Tapi yang terjadi? Mereka sibuk menyusun rilis pers untuk mengamankan Rektor.
Senat yang ideal harusnya menjadi penyeimbang kekuasaan – sebuah check and balance agar kampus tidak terjebak dalam nalar korporasi yang hanya mengejar angka ranking dan target finansial. Kampus bukanlah perusahaan. Tujuan utamanya adalah mencari dan menyebarkan kebenaran, bukan mencari untung maksimal.
Ketika para profesor – yang harusnya paling lantang menyuarakan kebenaran – justru memilih diam demi mempertahankan kenyamanan dan jabatan fungsional, saat itulah benteng moral kita roboh.
Kolega saya benar. Ia memilih mundur karena ia tidak mau integritas keilmuannya ikut tergerus hanya untuk menjadi petugas angguk kepala bagi kekuasaan. Ia tidak mau menyaksikan dirinya sendiri ikut merobohkan marwah akademik yang ia bangun puluhan tahun.
Maka, pekerjaan rumah kita di dunia pendidikan tinggi sangat mendesak. Kita harus merevitalisasi Senat bukan dari luarnya, tapi dari dalam. Anggota Senat harus berani mengambil risiko politik kampus, menolak tekanan struktural, dan kembali menjadi jangkar moral yang sejati.
Kalau tidak, jangan heran jika di masa depan, kampus-kampus kita makin canggih infrastrukturnya, tapi makin tipis integritas intelektualnya. Karena tanpa Senat yang independen dan berani, kampus hanya akan menjadi pabrik gelar yang mudah disetir oleh kepentingan manajerial atau politik sesaat.
Marwah pendidikan kita adalah pertaruhan kita semua. *yas
