Lokapalanews.id | Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengecam keras pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai tidak empatik dan memicu kemarahan publik di tengah tragedi banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Yanuar meminta para pejabat, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan menteri terkait, untuk lebih berhati-hati dan sensitif saat berkomunikasi dengan masyarakat yang sedang berduka.
Menurut Yanuar, beberapa komentar pejabat terkesan defensif dan cenderung meremehkan skala bencana. Hal ini terlihat ketika sejumlah pejabat menanggapi temuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir.
“Jangan defensif dengan statement yang membuat masyarakat marah. Ada yang bilang (akar pohonnya) tercabut karena hujan deras, tercabut karena enggak ada akarnya. Ini kan membuat orang bertanya dan marah,” ungkap Yanuar dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun: Membangun Solidaritas Bersama di Tengah Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Kritikan tajam juga dialamatkan kepada Kepala BNPB yang sebelumnya disebut mengatakan kondisi di lapangan tidak seheboh yang digambarkan media sosial. Yanuar menilai, komentar tersebut tidak menunjukkan empati, apalagi di tengah ratusan korban jiwa berjatuhan.
“Masa iya 700 meninggal dunia dianggap biasa-biasa saja? Menurut saya enggak (etis). Ini anak bangsa,” tegas Politisi Fraksi PKS itu, seraya mengungkap laporan dua desa di Aceh yang hilang akibat bencana tersebut.
Berdasarkan data BNPB per Selasa (2/12) siang, korban tewas dalam bencana di tiga provinsi tersebut telah bertambah menjadi 659 orang. Korban hilang tercatat sebanyak 475 orang, dan korban luka-luka mencapai 2.600 orang. Sementara itu, total warga terdampak tembus juta jiwa.
Yanuar mengapresiasi respons cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengirimkan bantuan menggunakan pesawat khusus. Namun, ia menekankan bahwa komunikasi pejabat publik saat krisis harusnya memberi keteduhan, bukan memancing amarah, serta harus merefleksikan perbaikan komunikasi kebencanaan.
Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan bantuan ekstra karena kondisi fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah terdampak dinilai tidak sanggup menanggung beban bencana sebesar ini. *R102
