Lokapalanews.id | Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah memastikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil, menengah, hingga super mikro. Ia menyoroti serapan akses KUR di level usaha kecil, seperti tukang bakso atau pedagang keliling, yang masih sangat terbatas meskipun program ini telah berjalan selama dua dekade.
Eka menyebut kemudahan pinjaman online (Pinjol) saat ini menjadi tantangan serius bagi program KUR. “Karena kemudahan akses Pinjol, KUR mulai kurang peminat. Padahal bunga Pinjol itu sangat tinggi, bahkan masyarakat kecil yang merintis usaha bisa terjerat,” ujar Eka saat diwawancarai usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan negara harus hadir dengan langkah serius untuk mencegah masyarakat kecil terjerat pinjaman berbunga tinggi. BAKN DPR RI berjanji akan mengawal ketat tata kelola KUR, khususnya pada sistem yang dikelola Kementerian Keuangan dan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM.
“Kalau KUR tepat sasaran, dunia usaha sektor menengah bawah akan tumbuh. Serapan tenaga kerja juga naik, sesuai program prioritas Presiden,” jelas politisi Fraksi PKB ini.
Dalam kunjungan tersebut, Eka menyoroti capaian penyaluran KUR secara nasional di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih rendah. Dari kuota nasional sekitar Rp17 triliun, BSI baru menyerap sekitar Rp10 triliun per Oktober 2025. “Masih ada Rp7 triliun lagi dalam waktu dua bulan ini tantangan besar bagi BSI,” ungkapnya.
Eka juga mengungkapkan temuan BPK tahun 2023–2024 mengenai kelebihan bayar subsidi bunga KUR. Masalah teknis yang ditemukan antara lain penerima KUR berstatus ASN yang tidak berhak, penerima yang memiliki double financing (kredit modal kerja lain), dan ketidaksesuaian data penerima dengan aturan Permenko.
Ia memastikan temuan tersebut tidak signifikan dan dapat diperbaiki. Kasus ASN menerima KUR terjadi akibat ketidaksinkronan data negara. “Data belum tersentralisasi. Data di Dukcapil, BKN, dan perbankan belum terintegrasi, inilah sebabnya ASN bisa lolos menerima KUR,” kata Eka.
Ke depan, Eka berharap Kementerian Keuangan dan Menko Perekonomian menginisiasi integrasi penuh data antara Dukcapil, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan perbankan untuk memastikan penerima KUR sesuai syarat. *R102
