--- / --- 00:00 WITA

Korupsi Penyakit Berbahaya, Hukum harus Tegak

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (kiri) berdialog dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tekad kuat pemerintahannya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Di hadapan para pemimpin perusahaan dan investor global, Presiden Prabowo secara terbuka menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas. “Korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.

Eksplorasi Konten Baca Tulisan Mendalam & Cerita Pilihan Kami

Presiden Prabowo membagikan pengalaman pribadinya, termasuk saat ia menolak keterlibatan anggota keluarga dalam proyek-proyek di Kementerian Pertahanan. Ia menceritakan penolakan terhadap salah satu keponakannya yang menawarkan proposal kerja sama. “Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tutur Presiden.

Selain itu, Kepala Negara memaparkan langkah nyata pemerintah dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi penindakan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Melalui program pelatihan militer yang melibatkan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone, kawasan tersebut diblokade. “Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkap Presiden.

Penegakan hukum juga dilakukan terhadap perkebunan sawit ilegal. Presiden mengungkapkan temuan 5 juta hektare lahan perkebunan yang melanggar hukum. Pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan yang terbukti melanggar. “Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan… Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Baca juga:  Prabowo Prioritaskan Rakyat Hadiri Upacara 17 Agustus

Presiden Prabowo optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu akan mengembalikan wibawa negara serta menumbuhkan kepercayaan publik dan investor. “Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu,” pungkasnya. *R101

Lokapalanews.id "Penjaga informasi di tengah bisingnya disinformasi. Kami berdiri untuk kebenaran yang terverifikasi."