Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola sebagai instrumen vital untuk mencapai tujuan nasional, menjalankan program prioritas pemerintah, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal ini disampaikan dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Rabu (16/10).
“APBN kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. APBN yang kita kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden,” kata Wamenkeu Suahasil.
Program prioritas yang dimaksud antara lain adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi.
Wamenkeu menjelaskan, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan telah melakukan refocusing anggaran. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program baru seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih berjalan efektif.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, mencakup konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan.
“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur. Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Ia menambahkan, 86% aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara 14% berasal dari APBN. Oleh karena itu, APBN ditempatkan pada titik-titik strategis sesuai arahan Presiden untuk memaksimalkan peran 86% tersebut.
Wamenkeu Suahasil menyimpulkan, kunci peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Iklim investasi yang kondusif ini, pada akhirnya, akan menciptakan kegiatan ekonomi dan berkontribusi kembali dalam bentuk pajak. *R103
