Lokapalanews.id | Pagi itu, saya sedang menyeruput kopi hitam di warung langganan, dekat kantor lama. Tiba-tiba, seorang kawan lama – sebut saja namanya Budi – menghampiri. Wajahnya ditekuk seperti kemeja yang baru keluar dari mesin cuci tanpa disetrika.
“Ada apa, Di? Seperti lihat hantu,” sapa saya.
Budi hanya menggeleng. “Saya dicopot, Pak!”
“Dicopot? Kenapa? Gagal target?”
“Lebih parah dari itu, Pak. Saya dituduh ‘tidak bisa bekerja sama.’”
Ah, jurus paling basi sedunia. Alasan usang yang selalu dipakai pimpinan pecundang untuk menyingkirkan orang-orang lurus. Ini bukan hanya cerita Budi. Ini penyakit kronis yang menjangkiti banyak lembaga, dari perusahaan swasta sampai instansi pemerintah. Saya yakin Anda juga pernah dengar, atau bahkan mengalaminya sendiri.
Kita ini sering dijanjikan reformasi, janji akan dibahas secepatnya, janji agar lembaga tak kehilangan reputasi. Ditunggu berbulan-bulan, tahunan. Hasilnya? Nihil. Janji kosong, harapan palsu. Betapa mudahnya kita dibuat putus asa.
Tapi, begitu ada isu pribadi pimpinan – misalnya, pimpinan mengirim surat rahasia agar wakilnya diganti – semua langsung bergerak cepat. Rapat dadakan. Skenario dirancang. Kegaduhan pun tak terhindarkan. Hal-hal yang seharusnya jadi rahasia, tahu-tahu bocor ke mana-mana.
Inilah ironi yang bikin mual. Urusan moral, urusan uang lembaga yang disikat, dibiarkan menguap. Tapi urusan perut dan kekuasaan pimpinan, fast track langsung dibuka.
Lalu, apa alasan paling aman untuk menyingkirkan ‘Si Cerewet’ yang suka bertanya soal kuitansi, soal lari ke mana uang lembaga? Tentu saja: “Tidak bisa bekerja sama.”
Ini bukan soal gagal adaptasi. Ini bukan soal non-kooperatif. Ini adalah gagal bekerja sama untuk menilep uang. Titik.
Pimpinan macam ini sangat tahu rumusnya. Kalau mau mencuri, jangan sekali-sekali pilih anak buah yang pintar menghitung. Pilih yang manggut-manggut saja, yang setuju saja kalau disuruh tanda tangan tagihan fiktif. Yang berani bertanya, yang cerewet soal laporan keuangan yang hilang entah ke mana, harus dienyahkan. Cepat.
Maka, dirancanglah alibi paling mulia: mutasi karena “gagal kerja sama.”
Logika mereka ini sungguh terbalik, menjungkirbalikkan nalar yang kita punya. Pimpinan korup itu akan datang ke Anda, berkata manis: “Tolong setujui saja tagihan fiktif ini. Cepat. Kita harus ‘kerja sama’.” Begitu Anda yang jujur menjawab: “Maaf, Pak. Dana ini tidak ada fisiknya. Saya tidak bisa tanda tangan. Ini penggelapan,” seketika wajahnya berubah. Anda langsung dicap: “Dasar tidak bisa bekerja sama! Sulit diatur! Ganggu stabilitas tim!” Padahal, yang terjadi bukan masalah etos kerja. Masalahnya, Anda gagal diajak kerja sama untuk mencuri. Titik.
Anak buah itu pun dicopot. Pimpinan merasa lega, seolah masalah selesai. Mereka bisa kembali “bekerja sama” dengan uang lembaga itu. Mereka sibuk bekerja sama dengan uang, bukan dengan tim yang solid dan jujur.
Lantas, apakah kita hanya bisa diam? Apakah kita boleh mencopot pimpinan yang gagal total ini? Boleh, tapi jangan pakai cara rendahan mereka. Jangan pakai drama “tidak bisa bekerja sama.”
Kita memang tidak bisa langsung memecatnya. Itu melanggar garis komando. Tapi, kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih menohok, lebih memuaskan, dan lebih sesuai hukum: Melaporkannya ke penegak hukum.
Tunjukkan semua bukti. Semua yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Kirim ke KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Tunjukkan bahwa pencopotan Anda itu bukan karena Anda tidak kompeten, tapi karena Anda terlalu kompeten dalam menjaga uang lembaga.
Ketika laporan itu masuk, gelarnya akan berubah. Bukan lagi soal ‘gagal bekerja sama’, tapi soal penggelapan, penyelewengan, dan korupsi. Pimpinan itu akan dipanggil, diperiksa, dan akhirnya dicopot secara otomatis. Dicopot bukan karena usulan emosional anak buah, tapi karena telah resmi menjadi tersangka tindak pidana.
Itu jauh lebih memuaskan.
Orang seperti ini tidak butuh dicopot karena ‘gagal bekerja’. Mereka butuh dicopot karena gagal jadi orang jujur. Dan tiket ke luar kantor bagi mereka bukan surat mutasi, tapi jaket oranye. Biarkan hukum yang bekerja. Tugas kita hanya memastikan kebenaran tidak mati hanya karena sebuah alibi kerja sama yang membuat mual. *yas
