Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul temuan laporan yang menyebutkan 5.626 kasus keracunan makanan dialami siswa di 16 provinsi sejak awal pelaksanaan program MBG. Menurut Netty, kasus keracunan yang menyebabkan ribuan korban jatuh sakit ini tidak bisa dianggap remeh dan patut diduga kuat adanya tindak pidana atau kelalaian dalam proses penyediaan makanan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin (29/9/2025), menekankan bahwa program yang bertujuan mulia ini harus dipastikan memberikan manfaat optimal dan aman bagi anak-anak.
Data dari Centre for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan bahwa ribuan kasus keracunan makanan tersebut tersebar di 16 provinsi, dengan kasus tertinggi tercatat di Jawa Barat sebanyak 2.051 kasus.
Netty Prasetiyani Aher menegaskan bahwa insiden keracunan ini mengindikasikan adanya dugaan kesalahan, kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam tahapan proses makanan, baik disengaja maupun tidak. Ia menyoroti dampak serius keracunan, yang menurutnya, telah menyebabkan ribuan korban sakit dan bahkan mengalami kerusakan pada tubuh.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak penguatan standar keamanan pangan di setiap tahapan program MBG. Prosedur keamanan dan higienitas wajib menjadi prioritas, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan di lingkungan sekolah, untuk menjamin makanan yang diterima anak adalah makanan yang sehat dan aman.
Lebih lanjut, Netty mendorong koordinasi yang lebih erat antarlembaga terkait, yakni Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor ini dianggap krusial untuk melakukan investigasi cepat guna mengidentifikasi penyebab pasti keracunan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan sistematis untuk mencegah terulangnya insiden serupa di daerah lain.
Selain perbaikan di tingkat pusat dan daerah, Netty juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan. Ia percaya bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan program MBG.
Netty menutup pernyataannya dengan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, namun dengan catatan harus ada perbaikan yang lebih sistematis. “Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya. *R101
