Lokapalanews.id | Bogor – Komisi VII DPR RI mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara industri besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi meningkatkan daya saing usaha kecil. Kolaborasi ini dinilai kunci utama agar UMKM dapat “naik kelas.”
Dorongan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, saat kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Industri Agro (BBIA) di Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025).
Menurut Hendry, saat industri besar maju, dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang mereka miliki bisa diarahkan secara strategis untuk membantu UMKM.
“CSR-nya bisa diarahkan untuk membantu UMKM naik kelas, bukan sekadar program sosial biasa. Peran Komisi VII seharusnya mendorong sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM,” ujar Hendry Munief.
Ia menjelaskan, bantuan melalui CSR seharusnya fokus pada pendampingan dan program peningkatan kapasitas, bukan hanya bantuan sosial biasa.
Hendry bahkan mengusulkan model pendampingan UMKM dapat mengadopsi sistem seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial yang memiliki pendamping di setiap desa.
“Kalau di PKH ada pendamping tiap desa, mengapa tidak ada pendamping UMKM? Oleh karena itu, mungkin kita perlu menggagas program ini,” ujarnya.
Dengan adanya pendampingan yang intensif, Hendry yakin UMKM akan mampu memenuhi standar nasional seperti SNI. Jika standar ini terpenuhi, produk UMKM tidak hanya layak di pasar domestik tetapi juga siap untuk diekspor dan bersaing di pasar global.
Dalam kunjungan kerja di BBIA, Komisi VII secara langsung meninjau pengembangan industri agro serta membahas langkah konkret peningkatan kapasitas SDM dan kualitas produk UMKM. *R103
