Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi IV DPR RI memastikan akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,414 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran jumbo ini dianggap sebagai komitmen serius pemerintah, namun implementasinya harus diawasi hingga ke tingkat petani.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan anggaran ketahanan pangan terbagi ke dalam beberapa pos, di antaranya Rp33 triliun untuk cadangan dan lumbung pangan, Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk, serta Rp22,7 triliun untuk menjaga stabilisasi harga dan melindungi petani.
Panggah menyoroti peran strategis Bulog yang dinilai belum optimal. Menurutnya, transisi status Bulog dari BUMN menjadi lembaga pemerintah masih menimbulkan kebingungan dalam menjalankan fungsinya.
“Kami Komisi IV sangat intensif untuk mengikuti bagaimana transformasi Bulog. Dulu statusnya BUMN, ke depan harus diperankan menjadi fungsi dari lembaga pemerintah ini yang sedang blur,” ujar Panggah dalam diskusi di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinilai sudah tidak relevan. Harga pembelian GKP Rp6.500 per kilo saat ini tidak lagi menguntungkan bagi petani dan penggiling. Oleh karena itu, Komisi IV mendukung agar harga pembelian disesuaikan untuk membangkitkan gairah penggilingan kecil dalam menyuplai Bulog.
Selain harga, Panggah juga menyoroti pentingnya bibit unggul dan pupuk. Ia menyebut pupuk harus memenuhi “lima tepat” agar fungsinya optimal. Panggah juga mengingatkan soal isu alih fungsi lahan subur dan perlunya regenerasi petani. Profesi petani harus dibuat lebih menjanjikan agar menarik minat generasi muda. *R101
