Lokapalanews.id | Jakarta – Target ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun 2026, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, mendapat dukungan sekaligus catatan kritis dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri. Menurutnya, optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan kebijakan yang realistis, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Hanif menekankan, pertumbuhan ekonomi di atas 5% merupakan harapan besar rakyat. Namun, target 5,4% tak akan tercapai dengan cara-cara lama. Dibutuhkan langkah-langkah konkret seperti industrialisasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten, dan pemangkasan birokrasi yang efisien. “Pertumbuhan 5,4% bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien,” tegasnya.
Selain itu, keberhasilan menekan inflasi hingga 2,5% tidak hanya soal angka, melainkan stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai di pasar. Stabilitas ini menjadi indikator yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan distribusi yang lancar harus menjadi fokus utama.
Politikus PKB ini juga menyoroti target nilai tukar rupiah di angka Rp16.500 per dolar AS. Ia mengatakan, yang lebih penting bukanlah nominal tersebut, melainkan stabilitas rupiah yang memberikan rasa aman bagi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, perlu menjaga cadangan devisa dan mengendalikan defisit transaksi berjalan.
Mengenai bonus demografi, Hanif memperingatkan, potensi ini bisa menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. “Tanpa ketersediaan lapangan kerja formal, generasi muda hanya akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah murah,” ujarnya. Dia mendesak pemerintah untuk memperluas lapangan kerja melalui digitalisasi dan dukungan terhadap UMKM.
Target ambisius untuk menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen juga tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Diperlukan kebijakan presisi, pemberdayaan ekonomi desa, dan akses permodalan agar warga miskin bisa terhubung ke dunia kerja produktif.
“Ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat,” kata Hanif, menegaskan Komisi XI akan terus mengawal setiap janji pemerintah agar benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. *R104
