Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat tegas untuk menata ulang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya, agar aset negara yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS dapat berkontribusi maksimal. Ia bahkan menargetkan BUMN wajib menyumbang minimal 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp812 triliun per tahun ke kas negara untuk menanggulangi defisit APBN.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat Pidato Pengantar APBN 2026 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Untuk merealisasikan target tersebut, ia menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Danantara Indonesia melakukan pembenahan total.
Prabowo secara khusus menyoroti tata kelola yang tidak efisien, seperti jumlah komisaris yang terlalu banyak dan pemberian tantiem (bonus) yang dinilai merugikan negara. “Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Saya hilangkan tantiem,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, direksi atau komisaris yang keberatan dengan kebijakan ini dipersilakan mengundurkan diri. Menurutnya, banyak anak muda yang mumpuni siap menggantikan. Prabowo menekankan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dan memastikan belanja negara efisien serta memberikan manfaat nyata, seperti menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat. *R103
