Lokapalanews.id | Kebijakan Gubernur Koster soal sampah ini seperti orang yang membangun rumah dari atap. Ambruk di tengah jalan, tentu saja.
Dan di tengah keriuhan puing yang menimpa kepala rakyat, suara wakil-wakil rakyat di DPRD malah hilang entah ke mana.
Ini bukan sekadar diam. Ini adalah taktik bersembunyi.
Mereka sadar, jika bersuara, risikonya besar. Harus berhadapan langsung dengan Gubernur Koster. Harus mengkritisi kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat, padahal mungkin ada “komitmen politik” atau “utang budi” di sana.
Maka, lebih baik diam. Pura-pura tidak dengar. Pura-pura sibuk. Biarkan saja rakyat yang ribut, toh nanti juga akan capek sendiri.
Ini ironis. Gaji dan fasilitas mereka dibayar untuk menjadi “pengawas”, bukan “pengikut” penguasa. Mereka seharusnya menjadi satpam yang menjaga rumah rakyat. Tapi ketika maling datang, satpam itu malah bersembunyi di dalam lemari.
Jadi, jangan heran jika rakyat merasa tidak punya wakil. Karena memang, saat rakyat butuh, wakil-wakil itu sudah berpindah majikan. *yas
