--- / --- 00:00 WITA
Ekbis  

OJK Perkuat Integrasi Pasar Obligasi dan Keuangan Berkelanjutan ASEAN+3

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici saat memaparkan strategi penguatan pasar obligasi mata uang lokal dalam pembukaan ASEAN+3 Bond Market Forum di Yogyakarta, yang dihadiri perwakilan ADB dan regulator keuangan se-Asia Pasifik.

Lokapalanews.id | Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) resmi membuka rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) di Yogyakarta, Senin (2/2). Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal serta percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di kawasan Asia.

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, menyatakan bahwa forum ini menjadi wadah krusial untuk melakukan standardisasi dan harmonisasi regulasi di antara negara anggota ASEAN+3. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur transaksi obligasi lintas batas yang lebih terintegrasi dan efisien.

Eksplorasi Konten Baca Tulisan Mendalam & Cerita Pilihan Kami

“Kehadiran regulator, pelaku pasar, dan investor dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan,” ujar Retno dalam sambutannya.

Dalam hal regulasi, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023 yang memperluas cakupan efek utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Aturan ini kini mencakup aspek lingkungan (green), sosial, dan keberlanjutan lainnya. Hingga Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan di Indonesia telah menembus angka Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar.

Selain aspek keberlanjutan, pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market) menjadi prioritas untuk menekan risiko nilai tukar asing. Strategi ini dinilai efektif dalam mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal serta menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek infrastruktur nasional.

Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas, Mada Dahana, menambahkan bahwa keuangan berkelanjutan adalah kunci mencapai visi Indonesia Emas 2045. Meski Indonesia telah mencapai 61,4 persen dari indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dengan nilai indeks 70,2, tantangan keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi hambatan utama.

Baca juga:  Momentum Baru Setelah Idul Fitri, BRI Finance Ajak Talenta Profesional Bergabung

“Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif seperti sukuk dan obligasi tematik (SDG dan obligasi biru). Namun, kolaborasi sektor swasta sangat diperlukan untuk menutup celah pendanaan pembangunan tersebut,” kata Mada.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga 4 Februari 2026 ini juga mencakup 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF). Fokus bahasan meliputi pemanfaatan aset digital dalam pasar obligasi serta optimalisasi transaksi lintas batas antara bank sentral dan lembaga penyelesaian efek di kawasan ASEAN+3. *R102

Lokapalanews.id "Penjaga informasi di tengah bisingnya disinformasi. Kami berdiri untuk kebenaran yang terverifikasi."