Lokapalanews.id | Saya teringat obrolan dengan seorang kawan lama di sebuah kedai kopi. Ia bercerita tentang pohon besar di halaman rumahnya. Pohon itu rindang, tapi akarnya mulai merusak fondasi rumah. Si pemilik rumah bukannya merapikan akar, malah sibuk mengecat daunnya agar terlihat hijau di mata tetangga. “Lama-lama rumah itu ambruk sendiri,” kata kawan saya itu sambil menyeruput kopinya yang mulai dingin.
Kejadian di kampus X, mengingatkan saya pada pohon itu. Kampus yang membawa nama besar pahlawan nasional ini sedang riuh. Ada seorang dosen, sebut saja John, yang baru saja “diberhentikan dengan hormat”. Tapi bagi John, itu bukan hormat. Itu adalah penyingkiran yang dibungkus rapi dengan kertas administrasi.
John melawan. Ia melayangkan bantahan resmi atas berita acara rapat yayasan. Isinya tajam. Ia menyebut ada arogansi institusi yang sedang menutupi borok manajemen.
Anda mungkin bertanya, apa masalahnya?
Akar masalahnya adalah mosi tidak percaya. John dan kawan-kawannya mencium bau tidak sedap dalam pengelolaan keuangan. Ada soal dugaan proyek fiktif senilai ratusan juta yang pertanggungjawabannya gelap gulita. Ketika hal ini ditanyakan dalam rapat, pimpinan yayasan justru menghentikan pembicaraan secara sepihak. Ini yang saya sebut “mengecat daun” tadi.
Lalu, ada soal gaji. Yayasan berdalih penurunan gaji John adalah “konsekuensi wajar” karena peralihan status dari pegawai menjadi dosen. Masuk akalkah? Bagi John, ini tidak logis. Faktanya, gaji itu sempat dipulihkan setelah ia protes keras. Kalau memang sudah benar sejak awal, kenapa harus dipulihkan? Ini bukti bahwa keputusan diambil berdasarkan instruksi lisan yang impulsif, bukan sistem yang transparan.
Yang lebih “lucu” lagi adalah alasan pemberhentiannya. Yayasan menyebut bidang ilmu John tidak linier dengan prodi di kampus. Padahal, John sudah diangkat sejak 2023. Dia juga pernah mengajar di kampus prestisius lain dengan bidang ilmu yang sama dan diakui oleh sistem pemerintah. Kenapa isu linearitas ini baru muncul sekarang? Jawabannya sederhana: saat dia mulai kritis.
Kita harus jujur, sebuah kampus tidak boleh dikelola seperti firma pribadi. Di sana ada statuta, ada aturan main. Jika pimpinan bisa merangkap jabatan, mereset akun akses dosen secara diam-diam, hingga melaporkan dosennya sendiri ke polisi (yang akhirnya gagal di SP-3), maka marwah akademik sedang diinjak-injak.
John bersikeras bahwa kegagalan performanya – jika itu memang ada – adalah akibat dari manajemen yang disfungsional. Tidak ada bimbingan (briefing), tidak ada dukungan sistem, yang ada hanya perintah tangan besi.
Kini, bola panas ada di tangan LLDikti dan kementerian. John menuntut keadilan. Ia tidak mau nama baiknya dicemari oleh narasi yang menurutnya adalah fitnah dalam SK tersebut.
Refleksi bagi kita semua: Kebenaran itu seperti air. Anda bisa membendungnya, Anda bisa mengalihkannya, tapi dia akan selalu mencari jalan untuk keluar. Membungkam pembawa pesan tidak akan pernah menghapus pesan yang ia bawa. Institusi pendidikan harusnya menjadi tempat paling jujur di negeri ini, bukan tempat di mana kritik dibalas dengan pemecatan sepihak. *yas
