Lokapalanews.id | Denpasar – Badan Anggaran DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pariwisata di Bali demi mengerek kualitas layanan sekaligus memperpanjang durasi tinggal wisatawan. Langkah ini dinilai krusial agar perputaran ekonomi daerah makin masif dan berdampak langsung ke sektor kerakyatan.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said menyatakan, orientasi pariwisata Pulau Dewata kini harus bergeser dari sekadar mengejar volume kunjungan ke aspek kualitas. Durasi inap yang panjang otomatis mendongkrak omzet UMKM hingga tingkat keterisian hotel.
“Kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek,” ujar Muhidin dalam kunjungan kerja di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). Pihaknya bahkan membuka opsi pemberian insentif khusus guna mengakselerasi pembangunan daerah tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto menyoroti pentingnya penguatan ruang fiskal daerah lewat sokongan APBN. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan instrumen Dana Bagi Hasil kurang bayar untuk menggenjot pembangunan fisik mulai tahun 2027.
“Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” kata Wihadi menjelaskan skema pembiayaan proyek jalan hingga fasilitas kesehatan. Alokasi anggaran PPPK paruh waktu senilai Rp23 triliun secara nasional juga disiapkan guna meringankan beban fiskal daerah. *R102
