Lokapalanews.id | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya negara memberikan penghargaan nyata bagi guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih hidup dalam keterbatasan ekonomi, menyusul munculnya berbagai fenomena ironi di sektor pendidikan nasional.
Persoalan ini mencuat setelah kisah Cacang Hidayat, seorang guru honorer di Kabupaten Lebak, viral di media sosial. Cacang diketahui mengabdi selama 25 tahun di SMPN Cibadak dengan upah hanya Rp 500.000 per bulan sebelum akhirnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu baru-baru ini.
Puan menilai kasus tersebut merupakan potret gunung es dari lemahnya sistem perlindungan bagi tenaga pendidik di Indonesia. Menurutnya, kualitas sebuah negara dapat diukur dari cara mereka memperlakukan orang-orang yang telah bekerja paling lama dalam kesunyian untuk mencerdaskan bangsa.
Pendidikan nasional, lanjut Puan, selama ini tetap tegak berdiri karena ditopang oleh individu-individu yang bekerja melampaui kapasitas dukungan yang tersedia. Ia mengkritik adanya jarak lebar antara kebutuhan negara akan pengabdian guru dengan kecepatan birokrasi dalam menghadirkan kepastian status serta kesejahteraan bagi mereka.
Mantan Menko PMK ini juga memberikan catatan kritis terkait proses pengangkatan tenaga honorer yang sering kali baru mendapat perhatian setelah viral di ruang publik. Puan mempertanyakan nasib ribuan “Cacang” lainnya di pelosok daerah yang menjalankan fungsi serupa namun belum tersentuh perbaikan nasib karena tidak mendapat sorotan kamera.
Meski pemerintah telah membuka ruang pengangkatan melalui skema PPPK, DPR memandang proses tersebut masih bergerak terlalu lambat dibandingkan masa tunggu yang telah dijalani para guru. Puan mendesak agar masa pengabdian diberikan bobot nyata dan menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan seleksi aparatur sipil negara.
Ketimpangan wilayah juga menjadi poin sorotan, di mana banyak guru honorer di daerah terpencil harus menempuh perjalanan panjang setiap hari dengan dukungan finansial yang sangat minim. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa pembangunan sektor pendidikan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi seluruh tenaga pendidik.
Ke depan, DPR RI meminta pemerintah melakukan pembacaan data yang lebih presisi terhadap guru-guru honorer lanjut usia. Puan menegaskan bahwa pengabdian panjang tidak boleh hanya dihargai sebagai loyalitas moral semata, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan pengupahan yang layak dan percepatan status kepegawaian sebelum mereka memasuki masa pensiun.
Langkah ini dipandang krusial sebagai fondasi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tanpa kesejahteraan guru yang terjamin, upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dinilai akan sulit mencapai target yang diharapkan karena rapuhnya pilar penyokong di tingkat paling dasar. *R104
