Lokapalanews.id | Saya sedang sarapan pecel. Di pinggir jalan. Di sebelah saya duduk seorang bapak. Seragamnya cokelat. Khas abdi negara. Ia tampak gelisah. Bukan karena sambal pecelnya pedas. Tapi karena melihat layar ponsel. Anaknya baru saja diterima di universitas negeri. Bahagia, tapi pusing.
Pusingnya satu: UKT. Uang Kuliah Tunggal. Sang anak masuk golongan tinggi. Kenapa? Karena ayahnya PNS. Di sistem kampus, PNS itu dianggap “orang mampu”. Secara otomatis. Tanpa diskusi. Padahal, bapak di sebelah saya ini golongan III/b. Cicilan rumahnya masih sepuluh tahun lagi.
Itulah realitas yang ditangkap Juliyatmono. Anggota Komisi X DPR RI itu bicara di Makassar. Di depan sivitas akademika Universitas Negeri Makassar. Jumat lalu. Ia menyebut pemerintah salah persepsi. Seolah semua anak ASN itu anak sultan. Padahal, banyak yang “napasnya” Senin-Kamis.
Sistem UKT kita memang unik. Terkadang kaku. Jika orang tuanya ASN, skor kemampuannya langsung melonjak. Dianggap kelas menengah ke atas. Padahal, gaji ASN itu naiknya seperti siput. Sementara biaya pendidikan larinya seperti kelinci. Tidak nyambung.
Bayangkan seorang ASN golongan III/d. Punya dua anak. Kuliah semua. Satu di kedokteran, satu di teknik. UKT-nya dipukul rata di golongan mahal. Gaji bulanan langsung ludes. Untuk bayar kuliah saja tidak cukup. Apalagi untuk beli beras dan bayar listrik.
Ini yang disebut Juliyatmono sebagai “tidak berangkat dari realitas”. Pemerintah melihat pangkat dan jabatan. Tapi lupa melihat daftar potongan di slip gaji. Ada potongan koperasi. Ada potongan bank. Ada biaya hidup yang makin mahal.
Akhirnya, banyak keluarga ASN yang terjepit. Mau dibilang miskin, tidak mungkin. Seragamnya saja mentereng. Mau dibilang kaya, kenyataannya jauh panggang dari api. Mereka berada di area abu-abu. Area yang sering terlupakan oleh kebijakan subsidi.
Padahal, ASN itu tulang punggung birokrasi. Mereka yang menjalankan roda pemerintahan. Tapi urusan menyekolahkan anak saja, mereka harus mengelus dada. Ada semacam ketidakadilan sistemik. Mereka dipaksa membayar mahal atas status yang sebenarnya pas-pasan.
Juliyatmono meminta ada kebijakan khusus. Semacam rumusan baru. Agar penggolongan UKT lebih manusiawi. Jangan pakai kacamata kuda. Harus dilihat pendapatan riilnya. Bukan sekadar status kepegawaiannya. Biar mereka tetap bergairah bekerja.
Saya setuju. Pendidikan itu hak. Bukan hukuman atas profesi orang tua. Jangan sampai anak ASN gagal kuliah hanya karena sistem menganggap ayahnya kaya. Itu namanya logika yang terbalik. Kita ingin mencetak generasi emas, tapi jalannya dipagari tembok biaya.
Dunia pendidikan kita harus jujur. Apakah UKT itu untuk subsidi silang yang tepat sasaran? Atau sekadar cara mudah kampus untuk menarik uang? Kalau sasarannya salah, tujuannya tidak akan sampai. Malah menciptakan beban baru bagi keluarga-keluarga yang setia melayani negara.
Pemerintah harus berani membedah ini. Jangan sampai pengabdian para ASN dibalas dengan kesulitan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Itu ironi yang pedih. ASN menjaga negara, tapi anaknya kesulitan dijaga oleh sistem pendidikan negaranya sendiri.
Keresahan bapak di warung pecel tadi adalah keresahan ribuan ASN lainnya. Mereka tidak minta gratis. Mereka hanya minta keadilan. Agar angka-angka di kertas UKT itu berjabat tangan dengan angka-angka di rekening bank mereka tiap tanggal satu.
Kalau persepsi ini tidak diubah, kita akan kehilangan banyak talenta. Hanya karena urusan administrasi yang malas melakukan verifikasi lapangan. Pendidikan tinggi jangan sampai menjadi barang mewah bagi mereka yang seragamnya saja yang terlihat mewah.
Kita tunggu keberanian Kemendikbudristek. Mau tidak mereka turun ke bumi? Melihat slip gaji yang sebenarnya. Bukan sekadar tabel gaji pokok di peraturan pemerintah. Karena di antara angka-angka itu, ada masa depan anak bangsa yang sedang dipertaruhkan. *yas
