Lokapalanews.id | Saya sedang duduk di sebuah warung kopi di Denpasar. Di depan saya ada segelas kopi Bali yang pekat. Aromanya kuat. Tapi pikiran saya melayang ke arah lain.
Tepat di seberang jalan, ada baliho raksasa. Warnanya mencolok. Isinya pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) besar. Mereka membuka jalur mandiri. Lagi.
Lalu saya teringat kawan saya. Seorang dekan di kampus swasta kecil. Wajahnya belakangan ini kuyu. Kurang tidur. Bukan karena proyek. Tapi karena jumlah pendaftar yang terjun bebas.
“Kita ini seperti sedang dikepung,” katanya tempo hari. Kalimatnya pendek. Tapi nadanya dalam.
Persoalan ini sebenarnya klasik. Tapi belakangan makin asimetris. Persaingan antara PTN dan PTS. Ibarat sawah dan bendungan.
Dulu, PTN itu seperti bendungan utama. Fungsinya menampung air untuk kebutuhan pokok. Kapasitasnya terukur. Ada batasnya.
Sisanya biar mengalir ke sawah-sawah rakyat. Itulah Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Mereka yang menjaga agar air tetap merata. Agar semua anak bangsa bisa “basah” oleh ilmu.
Sekarang, logika itu seolah berubah. Bendungan itu diperbesar. Terus diperbesar. Melalui jalur mandiri yang kuotanya makin lebar.
Logikanya sederhana. PTN butuh dana. Negara tidak bisa kasih semua. Maka jalur mandiri jadi solusi.
Tapi dampaknya luar biasa. Air yang seharusnya mengalir ke sawah rakyat, disedot semua ke bendungan besar. Sawah-sawah di hilir mulai retak. Kekeringan.
Saya baca data dari Prof. Sutrisno Wibowo. Beliau mantan Rektor UNY. Kini Ketua Dewan Pendidikan DIY. Asalnya tentu saja dari Yogyakarta. Pusatnya kaum terpelajar.
Prof. Sutrisno bilang ini soal kualitas. Bahwa PTS harus adu mutu. Jangan hanya mengeluh. Saya setuju. Kualitas itu harga mati.
Tapi, mari kita lihat lapangan pertandingannya. Apakah sudah rata? Saya rasa belum. Malah miring sekali.
PTN punya segala kemewahan. Tanah milik negara. Gedung dibangunkan negara. Gaji dosen dibayar negara. Pajaknya? Tentu ada perlakuan khusus.
Bandingkan dengan PTS. Tanah beli sendiri. Gedung bangun dari cicilan bank. Gaji dosen murni dari SPP mahasiswa.
Di Bali, situasinya lebih unik lagi. PTS seringkali harus bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi. Tarifnya disamakan dengan hotel atau komersial. Padahal mereka sedang mencerdaskan anak bangsa. Bukan jualan kamar.
Lalu ada soal akreditasi. Biayanya mahal. Prosesnya rumit. PTN yang mapan tentu mudah melaluinya. Bagi PTS kecil, ini beban ganda.
Banyak orang berpikir PTN lebih murah. Itu persepsi lama. Coba cek jalur mandiri sekarang. Biaya pangkalnya bisa membuat dahi berkerut. Kadang lebih mahal dari PTS unggulan.
Tapi masyarakat tetap menyerbu. Mengapa? Karena label “Negeri”. Prestise masih jadi panglima.
Akibatnya fatal. PTS-PTS kecil mulai goyah. Ada yang merger. Ada yang sudah ancang-ancang gulung tikar.
Padahal, PTS adalah tulang punggung. Mereka menampung 70 persen mahasiswa nasional. Ada 4,4 juta anak manusia di sana. Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah nasib masa depan.
Jika PTS rontok satu per satu, ke mana mereka akan pergi? Apakah bendungan besar itu bisa menampung semuanya? Saya ragu.
Pemerintah memang mulai bicara bantuan. Ada program penguatan PTS. Ada peralatan laboratorium yang dikirim. Tapi apakah itu cukup?
Bagi saya, ini soal regulasi. Soal keadilan ruang tumbuh. Bukan sekadar bagi-bagi alat.
Negara harus hadir sebagai wasit. Bukan sebagai pemain yang merangkap wasit. Jalur mandiri PTN harus punya batas yang tegas. Jangan sampai “kapal keruk” itu menyedot semua yang ada di dasar laut.
Kita butuh ekosistem yang sehat. Di mana PTN menjadi pusat riset kelas dunia. Dan PTS menjadi mesin mobilitas sosial yang kuat. Keduanya harus hidup. Keduanya harus bernapas.
Kalau air bendungan disedot semua, sawah akan mati. Kalau sawah mati, petani akan pergi. Lalu untuk apa bendungan itu diperbesar?
Saya seruput kopi Bali saya yang sudah mulai dingin. Di luar sana, matahari di Denpasar semakin terik. Tapi di dalam ruang-ruang kelas kampus swasta, suasana makin sunyi.
Banyak PTS sekarang di tahap survival. Bertahan hidup. Mereka tidak lagi bicara soal inovasi tingkat tinggi. Mereka bicara bagaimana bayar listrik bulan depan.
Strategi mereka sekarang adalah 4S. Bertahan, menyesuaikan, memperluas, lalu mencari reputasi. Tapi bagaimana mau naik kelas kalau kakinya masih terikat beban pajak dan regulasi?
Seharusnya, pajak untuk lembaga pendidikan itu dibebaskan total. Tanpa syarat. Agar biaya pendidikan bisa ditekan. Agar gaji dosen bisa dinaikkan.
Seharusnya, KIP-Kuliah dibagi lebih adil. Jangan hanya menumpuk di kampus negeri yang sudah kaya. Berikan pada mahasiswa PTS yang benar-benar membutuhkan.
Pendidikan bukan pasar bebas. Tidak boleh ada hukum rimba. Yang besar memangsa yang kecil. Karena yang dipertaruhkan adalah otak manusia Indonesia.
Saya hanya berharap satu hal. Jangan sampai kita terlambat sadar. Saat PTS sudah banyak yang mati, baru kita bingung mencari ruang kelas.
Lonceng peringatan sudah berbunyi. Sayangnya, bunyinya seringkali kalah kencang oleh sorak-sorai perayaan pembangunan gedung baru di kampus-kampus negeri.
Mari kita renungkan kembali. Apakah kita sedang mencerdaskan bangsa? Ataukah kita hanya sedang memperbesar satu lembaga sambil mematikan yang lainnya?
Sawah itu harus tetap hijau. Bendungan itu harus tetap ada. Tapi airnya, airnya harus dibagi dengan cinta. *yas
