Lokapalanews.id | Jakarta – Pertumbuhan pariwisata di Pulau Dewata yang sangat pesat dinilai belum berbanding lurus dengan kesiapan infrastruktur pendukung, sehingga pemerintah didesak segera menyusun rencana induk (master plan) transportasi yang terintegrasi guna menghindari kemacetan total.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti penataan transportasi di Bali yang dianggap tertinggal dibandingkan dengan dinamika pembangunan dan aktivitas ekonomi di lapangan. Tanpa adanya perencanaan komprehensif jangka panjang, efektivitas mobilitas wisatawan maupun penduduk lokal dikhawatirkan akan terus merosot akibat kepadatan kendaraan yang tidak terkendali.
Kondisi Bali saat ini, menurut Ridwan, mulai menyerupai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dengan luas wilayah terbatas seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tingkat kepadatan di berbagai titik vital pariwisata telah mencapai level yang mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan situasi beberapa dekade silam.
“Setiap tahun kita mengamati soal Bali ini, dia berkembang justru sangat mengecewakan kita. Karena apa? Tidak ada satu progres atau master plan yang membaca tentang kemungkinan bagaimana perkembangan yang ada,” ujar Ridwan Bae dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Bali di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (5/4/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa Bali merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengelola arus transportasi tidak hanya berdampak pada kenyamanan warga lokal, tetapi juga mempertaruhkan citra serta daya saing pariwisata nasional di kancah global.
Ridwan mendorong pemerintah untuk tidak lagi menggunakan pendekatan parsial dalam membangun infrastruktur. Ia menawarkan konsep transportasi terpadu yang menyatukan berbagai moda untuk memastikan konektivitas tanpa hambatan di seluruh wilayah pulau tersebut.
“Yang terpenting sekali adalah bagaimana merencanakan sistem transportasinya terpadu. Mulai dari kereta api bawah tanahnya, kemudian kereta api daratannya, lautnya, udaranya, hingga angkutan mobilnya harus diatur secara bersama,” tutur Ridwan memberikan penekanan pada diversifikasi moda transportasi.
Gagasan mengenai kereta api bawah tanah (subway) menjadi salah satu poin krusial mengingat keterbatasan lahan di Bali untuk pembangunan jalan baru. Integrasi ini diharapkan mampu memecah konsentrasi kendaraan pribadi yang selama ini menjadi penyumbang utama kemacetan di kawasan Sanur, Kuta, hingga Canggu.
Dalam rapat tersebut, koordinasi lintas sektoral antara kementerian terkait dan pemerintah daerah dianggap sebagai kunci keberhasilan eksekusi master plan tersebut. Ridwan berharap sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dapat segera diwujudkan agar Bali memiliki fondasi infrastruktur yang kuat untuk menopang beban ekonomi di masa depan.
Penataan transportasi yang modern dan terpadu dipandang sebagai investasi jangka panjang. Hal ini bukan sekadar urusan memindahkan orang, melainkan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pariwisata Bali agar tetap menjadi destinasi unggulan yang nyaman dan berkelas dunia. *R105
