Lokapalanews.id | Jakarta – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, meyakini organisasi Developing-8 (D-8) memiliki potensi besar untuk menjadi entitas ekonomi yang lebih dinamis di bawah kepemimpinan Indonesia, meski pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta mengalami penundaan.
Pemerintah Pakistan memberikan dukungan penuh terhadap keketuaan Indonesia periode 2026-2027. Dubes Chaudhri menilai Jakarta menunjukkan komitmen serius dalam mentransformasi D-8 menjadi forum kerja sama yang lebih progresif di tengah tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.
“Kami memahami penundaan KTT D-8 karena situasi geostrategis yang sedang berlangsung. Kami berharap konflik ini segera terselesaikan sehingga KTT dapat segera diadakan di Jakarta,” ujar Dubes Chaudhri melalui keterangan resminya, Jumat (27/3/2026).
Penundaan seluruh rangkaian kegiatan KTT D-8 sebelumnya telah dikomunikasikan oleh Kementerian Luar Negeri RI kepada negara-negara anggota. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal D-8 dan para duta besar negara anggota.
Ketegangan di Timur Tengah menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut. Eskalasi konflik yang melibatkan serangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak akhir Februari lalu telah mengganggu stabilitas kawasan, termasuk penutupan Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
“Mengenai penetapan tanggal selanjutnya, tentu akan dibicarakan lebih detail pada saatnya. Saat ini fokus masih pada perkembangan di Timur Tengah,” kata Tri Tharyat dalam taklimat media di Jakarta.
Indonesia resmi memegang tongkat estafet kepemimpinan D-8 dengan mengusung tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” Organisasi ini beranggotakan delapan negara berkembang dengan populasi muslim besar, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, serta anggota terbaru Azerbaijan yang bergabung pada akhir 2024.
Di bawah kendali Indonesia, D-8 diharapkan tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi konkret bagi anggotanya melalui penguatan rantai pasok global dan kemandirian energi di tengah krisis. *R101
