Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota DPR RI Ahmad Heryawan memberikan apresiasi terhadap langkah strategis pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik Gaza, Palestina.
Langkah ini dinilai sebagai keputusan yang sangat tepat dan terukur, mengingat dinamika di lapangan yang masih sangat berisiko. Politisi senior yang akrab disapa Kang Aher ini menegaskan bahwa segala bentuk keterlibatan militer Indonesia di kancah internasional harus memiliki dasar hukum yang kuat dan pengakuan global yang sah.
Menurut Heryawan, pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan jalur terbaik untuk memastikan misi tersebut memiliki legitimasi internasional. Tanpa mandat resmi dari PBB, pengiriman personel berisiko menimbulkan komplikasi diplomatik dan mengancam keselamatan para prajurit yang bertugas di zona merah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa situasi di Gaza saat ini masih sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian politik serta keamanan. Oleh karena itu, kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis yang menyangkut kedaulatan negara lain sangat krusial untuk menjaga muruah politik luar negeri Indonesia.
“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas,” ujar Kang Aher dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/3/2026).
Politisi dari Fraksi PKS ini menambahkan bahwa rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian dunia selalu berlandaskan prinsip politik bebas aktif. Mekanisme internasional melalui PBB memastikan kontribusi Indonesia berjalan efektif, terorganisasi, dan mendapatkan pengakuan luas dari komunitas global.
Selain aspek militer, Heryawan mendorong pemerintah untuk lebih memperkuat diplomasi kemanusiaan. Menurutnya, peran Indonesia tidak melulu harus dalam bentuk kehadiran pasukan fisik di lapangan, tetapi juga melalui tekanan diplomatik yang konsisten di berbagai forum internasional.
Ia menekankan pentingnya mendorong gencatan senjata permanen dan solusi damai yang berkeadilan bagi rakyat Palestina. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah diplomasi yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri.
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap berbagai forum kerja sama internasional jika tidak memberikan dampak konkret bagi kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki sikap yang tegas dan tidak kompromistis terhadap isu penjajahan.
Heryawan berharap pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara sahabat dan lembaga internasional lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan setiap langkah yang diambil oleh Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu dan konsisten memberikan dukungan moral maupun bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Kesatuan sikap dalam menghadapi isu global yang sensitif ini dianggap penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di mata dunia. *R101
