Lokapalanews.id | Jakarta – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings resmi mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada kategori investment grade ‘BBB’ per Kamis (5/3/2026). Meskipun mempertahankan peringkat investasi, Fitch melakukan revisi terhadap outlook Indonesia dari semula Stable (Stabil) menjadi Negative (Negatif). Pemerintah menegaskan hasil penilaian ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi serta mengakselerasi agenda reformasi struktural yang tengah berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah menghargai penilaian tersebut sebagai pengakuan atas fundamental ekonomi nasional yang solid. Ia menekankan bahwa peringkat BBB mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Terkait revisi outlook menjadi negatif, Airlangga memandangnya sebagai dorongan untuk memperluas basis penerimaan negara dan memastikan kebijakan fiskal tetap disiplin.
Dalam laporannya, Fitch secara eksplisit mengakui sejumlah kekuatan fundamental yang dimiliki Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan stabil di angka 5 persen per tahun, yang merupakan capaian tertinggi di antara negara-negara sebaya (peers) dalam kategori BBB. Angka pertumbuhan ini tercatat dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata median kelompok tersebut. Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia masih berada jauh di bawah median peers, menunjukkan kedisiplinan fiskal yang terjaga secara konsisten.
Fitch juga memberikan penyesuaian kualitatif positif (Qualitative Overlay +1 notch) sebagai bentuk apresiasi atas rekam jejak stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan jangka menengah yang kuat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia tidak pernah melakukan restrukturisasi utang publik selama lebih dari dua dekade terakhir. Kepercayaan investor internasional ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menjalankan program pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Merespons hasil penilaian tersebut, pemerintah kini tengah mengakselerasi berbagai agenda reformasi struktural, terutama di sektor penerimaan negara. Implementasi sistem Coretax pada Direktorat Jenderal Pajak terus diperkuat guna meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Di sektor riil, agenda hilirisasi industri dan optimalisasi aset negara melalui Danantara dipacu untuk mendorong investasi pada sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian yang bernilai tambah tinggi.
Pemerintah juga menegaskan kembali komitmennya terhadap kerangka fiskal yang ketat dengan menjaga batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB. Seluruh program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan percepatan pembangunan infrastruktur, dipastikan tetap berada dalam koridor fiskal yang terukur dan akuntabel. Di sisi lain, Bank Indonesia terus menjalankan mandat independennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi melalui koordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Langkah perbaikan iklim investasi turut menjadi fokus utama melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Upaya ini dibarengi dengan penguatan agenda pemberantasan korupsi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh guna meningkatkan daya saing nasional di kancah global.
Menko Airlangga optimis bahwa dengan konsistensi kebijakan yang ada, Indonesia mampu melewati tantangan global saat ini. Pemerintah menargetkan akselerasi reformasi struktural akan membawa Indonesia kembali ke outlook positif dan pada akhirnya meningkatkan peringkat kredit ke level yang lebih tinggi. Fokus utama pemerintah tetap pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga ketahanan fiskal demi kesejahteraan masyarakat jangka panjang. *R102
