Lokapalanews.id | Semarang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI membongkar tabir ketidakefisienan tata kelola PT PLN (Persero) yang memicu pembengkakan subsidi energi hingga mencapai angka fantastis Rp525 triliun pada APBN 2025. Temuan ini menjadi alarm keras bagi ketahanan fiskal negara, mengingat raksasa setrum milik negara tersebut dinilai gagal mengonversi dukungan subsidi hulu-hilir yang masif menjadi keuntungan riil bagi rakyat. Kondisi ini memaksa parlemen turun tangan langsung untuk mengaudit transparansi pengelolaan aset senilai Rp1.700 triliun tersebut guna mencegah ledakan beban anggaran yang dapat melumpuhkan program produktif nasional lainnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Amin Ak, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini menegaskan bahwa isu subsidi energi kini bukan lagi sekadar urusan teknis korporasi, melainkan ancaman langsung terhadap dompet negara. Amin mengungkapkan bahwa porsi subsidi energi telah menjadi beban paling dominan dalam struktur belanja negara. Menurutnya, profesionalisme PLN saat ini masih jauh dari harapan mengingat besarnya ekuitas yang mendekati Rp1.000 triliun, namun hasilnya belum mencerminkan efisiensi yang seharusnya mampu meringankan beban pajak yang dibayarkan rakyat.
Ketimpangan tata kelola ini semakin mencolok saat BAKN menyandingkan laporan internal PLN dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun PLN memamerkan torehan laba sebesar Rp17,1 triliun pada tahun 2025, Amin membeberkan fakta mengejutkan bahwa angka tersebut diduga kuat merupakan “laba semu”. Berdasarkan kajian mendalam terhadap temuan BPK, jika tata kelola dilakukan secara jujur, transparan, dan efisien tanpa polesan subsidi yang berlebih, keuntungan riil perusahaan setrum plat merah ini diprediksi hanya menyentuh angka Rp1 triliun. Selisih angka yang sangat lebar ini memicu kecurigaan adanya inefisiensi sistemik yang disembunyikan di balik proteksi negara.
Dukungan negara terhadap PLN sejatinya sudah sangat luar biasa, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Di sektor bahan baku, pemerintah telah mematok harga batubara khusus (Domestic Market Obligation) sebesar 70 dolar AS per ton, padahal harga di pasar internasional melonjak di atas 100 dolar AS per ton. Tidak berhenti di situ, APBN juga masih harus menyalurkan subsidi dan kompensasi tarif listrik dalam jumlah yang sangat signifikan agar harga di tingkat konsumen tetap terjaga. Namun, kehadiran negara yang begitu kuat tersebut justru dianggap belum mampu memacu PLN untuk beroperasi secara ramping dan profesional.
Kunjungan lapangan ke Semarang ini menjadi momentum bagi BAKN untuk mencocokkan laporan di atas kertas dengan realita di unit pembangkitan. Amin menegaskan bahwa pihaknya ingin melihat langsung di mana letak kebocoran anggaran dan inefisiensi yang selama ini menghambat PLN untuk mandiri. Fokus utama pengawasan ini adalah mengevaluasi pihak-pihak yang selama ini menikmati kompensasi namun tidak tepat sasaran, yang justru menjadi “benalu” bagi APBN. Jika kebocoran ini tidak segera ditutup, ruang fiskal negara untuk program pembangunan jembatan, sekolah, dan infrastruktur kesehatan akan terus tergerus oleh subsidi energi yang salah urus.
Tujuan akhir dari langkah agresif BAKN ini adalah memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses listrik dengan harga terjangkau dan berkeadilan tanpa harus mengorbankan kesehatan APBN. Amin Ak menyebut bahwa hasil pengawasan ini akan ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh yang melibatkan jajaran direksi holding maupun subholding PLN. Diperlukan reformasi birokrasi internal di tubuh BUMN terbesar Indonesia tersebut agar setiap rupiah subsidi yang mengalir benar-benar berubah menjadi kedaulatan energi, bukan justru habis menguap dalam rantai tata kelola yang tidak akuntabel.
Langkah tegas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai visi Presiden, dengan mengalihkan beban subsidi yang tidak produktif ke sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. BAKN berkomitmen untuk terus mengawal audit ini hingga ditemukan formula efisiensi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Bagi DPR, menyelamatkan PLN dari inefisiensi adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan APBN dari ancaman kebangkrutan akibat beban subsidi yang tak terkendali. *R102
