Lokapalanews.id | Pagi itu udara Sanur terasa beda. Lebih segar. Mungkin karena pikiran saya sedang tidak di Jakarta. Saya sedang duduk di sebuah forum investasi. Namanya mentereng: NCPI Bali Economic Investment Forum 2026.
Di sana saya melihat Gubernur Bali, Wayan Koster tampak bersemangat. Tapi semangatnya kali ini bukan soal pembangunan fisik semata. Ia sedang “gemas”. Sangat gemas.
Targetnya jelas: para wakil Bali di pusat. Ada anggota DPR RI. Ada juga anggota DPD RI. Mereka yang terpilih dari tanah Bali. Tapi kerjanya kok rasanya belum terasa sampai ke dapur rakyat.
Pak Koster bicara blak-blakan. Gayanya memang begitu. Tidak suka basa-basi. Ia minta mereka jangan “ngudek-ngudek” Bali.
Istilah “ngudek” itu tajam sekali. Artinya mengaduk-aduk. Atau membuat gaduh di kandang sendiri. Padahal tugas utama mereka bukan di Bali. Tugas mereka itu di Jakarta. Di Senayan.
Saya sering melihat fenomena ini. Banyak orang daerah terbang ke pusat. Begitu jadi pejabat, malah sibuk pulang kampung. Sibuk cari panggung di daerah pemilihan. Padahal urusan di Jakarta menumpuk.
“Berjuangnya harus di Jakarta,” kata Koster. Saya setuju sekali. Untuk apa ada DPRD Provinsi kalau semua mau diurus orang pusat?
Tugas anggota DPR itu berat. Mereka harus melobi menteri. Mereka harus “berkelahi” demi anggaran. Supaya duit APBN mengucur ke Bali. Bukan cuma datang saat kampanye saja.
Bayangkan kondisi Bali sekarang. Alih fungsi lahan gila-gilaan. Mencapai 600 sampai 700 hektare per tahun. Itu angka yang mengerikan. Sawah-sawah berubah jadi beton. Hutan-hutan mulai menipis.
Lalu ada masalah sekolah rusak. Ada rumah sakit yang kurang alat. Ada jalan yang lubangnya seperti kolam lele.
Siapa yang harus berjuang untuk ini? Ya mereka yang duduk di pusat itu. Mereka punya akses ke kementerian. Mereka punya suara di rapat-rapat komisi.
Jangan hanya bisa mengkritik dari jauh. Apalagi mengkritik tanpa memberi solusi. Itu namanya bukan wakil rakyat. Itu namanya komentator sepak bola.
Bali butuh dana pusat. Bali butuh perlindungan regulasi dari Jakarta. Karena banyak masalah di Bali solusinya ada di sana. Bukan di kantor Gubernur atau DPRD Bali semata.
Kalau semua energi habis untuk “ngudek” di Bali, lalu siapa yang bicara di Jakarta? Siapa yang mengetuk pintu Menteri Keuangan? Siapa yang mendebat menteri PUPR?
Saya ingat pepatah lama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi bagi wakil rakyat, di mana suara didapat, di sana perjuangan diperkuat. Suara didapat di Bali, tapi perjuangannya harus di pusat kekuatan.
Jangan sampai rakyat Bali merasa yatim piatu di Jakarta. Merasa tidak punya pembela saat anggaran dibagi-bagi.
Pak Koster benar. Kalau hanya berkutat di Bali, malah menambah masalah. Koordinasi jadi tumpang tindih. Ego sektoral jadi meninggi.
Kita butuh pejuang. Bukan sekadar pemegang jabatan. Kita butuh mereka yang berani gebrak meja di Senayan. Demi Bali. Demi masa depan anak cucu kita.
Bali sudah memberi banyak untuk devisa negara. Sangat banyak. Wajar jika Bali minta perhatian lebih. Dan yang harus menagih itu adalah mereka, para wakil rakyat itu.
Semoga kritik pedas ini jadi vitamin. Agar mereka ingat jalan pulang ke Jakarta. Agar mereka tahu bahwa tugas mereka adalah membawa “kue” pusat ke daerah. Bukan malah berebut remah-remah di daerah.
Mari kita lihat. Apakah setelah ini ada perubahan? Ataukah mereka masih asyik “ngudek-ngudek” di rumah sendiri?
Rakyat Bali sudah pintar. Mereka tahu mana yang benar-benar berjuang. Dan mana yang hanya jago bersolek di media sosial.
Kita tunggu saja aksi nyata mereka di Jakarta. Jangan sampai Bali hanya jadi ladang suara. Tapi dilupakan saat pembagian kesejahteraan. *yas
