Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 28–29 Januari 2026 sebagai sinyal adanya persoalan struktural yang mendalam di pasar modal Indonesia. Kondisi ini kian pelik menyusul mundurnya sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah guncangan pasar tersebut.
Hanif menilai penurunan tajam IHSG yang bahkan memicu ancaman penurunan peringkat atau downgrade oleh MSCI menjadi alarm serius bagi stabilitas sektor keuangan nasional. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari faktor eksternal, melainkan adanya kelemahan domestik yang perlu segera dibenahi.
“Kalau terkait dengan pasar saham kita, memang saat ini punya masalah-masalah struktural yang harus dibenahi. Ketika kemarin sempat jeblok beberapa kali dan bahkan terancam di-downgrade oleh MSCI, tentu saja ini menjadi persoalan,” ujar Hanif dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026).
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa OJK memegang tanggung jawab besar untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada fungsi pengawasan dan pengaturan. Penguatan tata kelola dianggap sebagai kunci utama untuk meningkatkan kembali kualitas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata investor global.
Lebih lanjut, Hanif menyoroti dinamika organisasi di tubuh otoritas keuangan dan bursa. Mundurnya jajaran pucuk pimpinan BEI dan OJK dinilai sebagai momentum bagi lembaga tersebut untuk menunjukkan kebijakan yang tegas dan kredibel. DPR meminta agar tantangan yang semakin kompleks ini tidak ditangani secara parsial atau setengah-setengah.
“Karenanya, kita minta kepada OJK untuk betul-betul melakukan pengawasan dan pengaturan yang baik, guna memastikan kualitas pasar modal Indonesia menjadi lebih baik,” tegas Hanif. Ia juga mendorong agar otoritas mampu menguasai regulasi pasar dengan lebih efektif guna meredam sentimen negatif yang terus berkembang.
Saat ini, Komisi XI DPR RI masih terus memantau proses transisi kepemimpinan di OJK dan BEI. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak adanya kekosongan kebijakan yang dapat memperburuk kondisi pasar. DPR berkomitmen untuk segera memanggil pihak OJK guna membahas krisis di pasar modal ini dalam rapat khusus dalam waktu dekat.
“Mungkin nanti kita akan ketemu dengan OJK, dan akan kita bahas secara khusus persoalan ini,” pungkasnya. DPR berharap langkah-langkah strategis segera diambil untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional agar tidak terpuruk lebih dalam akibat gejolak di pasar saham. *R101
