Lokapalanews.id | Zaman sekarang, kalau mau mematikan orang tidak perlu peluru. Tidak perlu racun. Cukup cabut akses internetnya. Blokir akunnya. Hapus namanya dari sistem. Selesai. Orang itu “mati” secara perdata.
Itulah yang dialami IMS. Kejam sekali. Begitu dia mundur dari jabatan struktural sebagai bentuk protes moral, tombol “eksekusi” langsung ditekan. Semua akun yang dipegangnya diblokir sepihak.
Bagi Anda yang bukan orang kampus, akun seperti Sister itu urat nadi. Kalau akunnya dikunci, dosen itu seketika jadi “zombie” akademik. Orangnya ada, tapi tidak bisa kerja apa-apa.
Lalu, apa taktik manajemen? Ini yang licik.
Setelah aksesnya diputus, mereka tinggal bilang: “Lihat, dosen ini malas. Tidak produktif. Tidak kerja.” Padahal pintunya dikunci rapat-rapat oleh pimpinan, lalu kuncinya dibuang ke sumur.
Ini namanya persekusi digital. Cara halus untuk membunuh karier seseorang tanpa harus mengotori tangan dengan darah.
Tujuannya cuma satu: membungkam IMS. Dia dianggap saksi kunci yang terlalu banyak memegang “kartu mati” soal keanehan internal. Maka, saksinya harus dihabisi secara sistemik.
Tapi yang membuat saya elus dada adalah “tameng” yang mereka pakai. Yayasan mendadak bawa-bawa nama besar pahlawan. Mereka klaim pemecatan ini sudah direstui keluarga besar pejuang.
Halo? Saya hormat setinggi langit pada pahlawan. Kita semua hormat. Tapi tolong, jangan seret-seret nama suci mereka untuk menutupi manajemen yang amburadul.
Menghormati jasa pahlawan itu caranya dengan menjaga integritas lembaga yang mereka titipkan. Bukan dengan memecat orang pakai stempel ormas.
Ya, Anda tidak salah baca. SK pemecatan dosen kok ada stempel ormas. Sejak kapan ormas jadi pengawas tenaga kerja di kampus? Sejak kapan urusan akademik butuh stempel ormas? Ini anomali luar biasa. Ini yang saya sebut “militerisme administratif”.
Kampus itu harusnya otonom. Merdeka. Steril dari intervensi kekuatan luar. Kalau urusan pecat-memecat dosen harus lapor ormas, ya tutup saja kampusnya. Ganti jadi barak.
Kasihan para staf dan dosen di sana. Sekarang mereka pasti bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan. Mau kritis? Ingat nasib IMS. Mau tanya anggaran? Ingat pemblokiran akun. Tidak ada lagi ruang dialog. Yang ada hanya kepatuhan buta.
Jika sebuah perguruan tinggi mempraktikkan politik pembungkaman, lantas apa yang mau diajarkan ke mahasiswa? Moralitas? Aduh, sepertinya moralitas sudah lama angkat kaki dari kampus itu. Pindah alamat ke tempat yang lebih jujur.
Kita tunggu saja taji dari otoritas terkait. Apakah mereka punya keberanian moral untuk mengaudit “kegelapan administrasi” ini sampai ke akar-akarnya? Ataukah mereka hanya akan jadi penonton yang asyik makan kacang saat sebuah institusi perjuangan dirubuhkan oleh ego penguasanya?
Ingat, teknologi bisa memblokir akun manusia, tapi tidak akan pernah bisa memblokir suara kebenaran. Sekali api kebenaran itu menyala, diputus internetnya pun, dia akan tetap membakar nurani publik.
Itu hukum alamnya. *R101
