Lokapalanews.id | Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Data terbaru menunjukkan angka ULN berada di level 423,8 miliar dolar AS, turun dari posisi Oktober 2025 yang tercatat sebesar 424,9 miliar dolar AS.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN Indonesia mengalami perlambatan signifikan. Pertumbuhan tercatat sebesar 0,2 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 0,5 persen (yoy). Penurunan ini dipicu oleh perlambatan pada sektor publik dan penurunan posisi utang swasta.
Kontraksi pada ULN Pemerintah dan Swasta
Penurunan ULN Pemerintah menjadi salah satu faktor utama dalam dinamika ini. Pada November 2025, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 209,8 miliar dolar AS, turun dari 210,5 miliar dolar AS pada Oktober 2025. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh pergeseran kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Sektor publik mengalokasikan ULN untuk sejumlah pembiayaan prioritas, di antaranya:
-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2% dari total ULN pemerintah).
-
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,7%).
-
Jasa Pendidikan (16,4%).
-
Konstruksi (11,7%).
-
Transportasi dan Pergudangan (8,6%).
Sementara itu, ULN swasta juga mencatatkan penurunan menjadi 191,2 miliar dolar AS dari sebelumnya 191,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, sektor swasta mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen (yoy). Sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan masih mendominasi porsi utang swasta dengan total pangsa 80,5 persen.
Rasio ULN terhadap PDB Membaik
Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,3 persen pada November 2025, dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 29,4 persen.
Struktur utang tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,1 persen dari total keseluruhan. Khusus untuk utang pemerintah, hampir seluruhnya atau 99,99 persen merupakan utang jangka panjang, yang menunjukkan risiko likuiditas yang relatif rendah.
Penguatan Koordinasi Kebijakan
Guna menjaga stabilitas fiskal, Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam memantau pergerakan utang luar negeri. Fokus utama tetap pada penerapan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian nasional.
Pemanfaatan ULN diarahkan secara terukur dan akuntabel untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transparansi data mengenai perkembangan ini telah dipublikasikan secara lengkap melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Januari 2026. *R102
