Lokapalanews.id | Di sebuah sudut kamar yang temaram, Maya (bukan nama sebenarnya) menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Cahaya biru dari gawai itu menyinari matanya yang sembab, memantulkan bayangan sebuah foto yang tampak begitu nyata namun terasa seperti mimpi buruk. Dalam gambar itu, wajahnya melekat pada tubuh yang bukan miliknya, dalam pose yang tak pernah ia lakukan. Hanya dalam hitungan detik, AI telah mencuri identitasnya, merobek martabat yang ia bangun bertahun-tahun, dan menyebarkannya ke belantara digital tanpa permisi.
“Saya merasa seperti telanjang di tengah keramaian, padahal saya sedang duduk di rumah,” bisiknya pelan, suaranya tercekat oleh isak yang tertahan. Bagi Maya, teknologi bukan lagi sebuah kemajuan, melainkan belati yang tak kasat mata.
Kisah Maya hanyalah satu dari sekian banyak potret buram di era kecerdasan buatan (AI) yang kian permisif. Di Indonesia, di mana lebih dari 212 juta jiwa menggantungkan hidupnya pada koneksi internet, batas antara inovasi dan eksploitasi kini menjadi setipis helai rambut. Munculnya chatbot AI generatif seperti Grok, yang memberikan kebebasan modifikasi visual tanpa filter etika yang ketat, telah mengubah ruang siber menjadi medan ranjau bagi kehormatan seseorang.
Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, melihat fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan krisis kemanusiaan. “Bayangkan foto seseorang tiba-tiba muncul dalam bentuk vulgar di media sosial, padahal tidak pernah ada persetujuan. Ini bukan fiksi, tapi ancaman nyata,” tegas Ardi. Baginya, AI telah memasuki fase darurat di mana teknologi digunakan sebagai alat pelecehan massal yang menghancurkan reputasi dalam sekali klik.
Penderitaan Maya tidak berhenti pada layar ponsel. Trauma psikologisnya menjalar layaknya virus. Stigma sosial mulai membayangi, dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan terus menghantui, meski ia telah berkali-kali menjelaskan bahwa foto itu adalah rekayasa atau deepfake. Di luar sana, survei APJII menunjukkan bahwa 64 persen pengguna internet belum memahami risiko ini. Mereka melangkah di ruang digital tanpa payung, sementara hujan manipulasi mulai turun dengan derasnya.
Seringkali, teknologi berlari kencang seperti mobil balap, sementara regulasi merangkak di belakangnya. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah lahir sejak 2022, aturan pelaksanaannya yang belum rampung menyisakan ruang abu-abu yang dingin. Aparat penegak hukum seringkali terbentur tembok tebal saat harus menentukan siapa yang harus bertanggung jawab: sang pengembang AI, pengguna yang jahil, atau platform yang membiarkan konten itu bernapas.
“Negara tidak boleh menunggu sampai ribuan korban berjatuhan baru bertindak,” ujar Ardi dengan nada mendesak. Ia memimpikan sebuah ekosistem digital di mana ethics by design bukan sekadar jargon, melainkan janji perlindungan bagi setiap warga negara.
Di tengah ketidakpastian itu, Maya masih mencoba memunguti serpihan harga dirinya yang hancur. Ia berharap suatu saat nanti, teknologi tak lagi menjadi senjata untuk merendahkan sesama manusia. Baginya, martabat digital adalah hak asasi yang paling hakiki di abad ini. Sebab, di balik setiap data dan algoritma, ada jiwa manusia yang bisa terluka, ada keluarga yang bisa hancur, dan ada masa depan yang bisa sirna dalam sekejap.
Teknologi AI memang bisa menjadi berkah yang menerangi jalan peradaban, namun tanpa kendali nurani dan hukum yang tegas, ia hanyalah api yang siap menghanguskan nilai-nilai kemanusiaan. Di ujung hari, Indonesia dituntut untuk memilih: menjadi pelopor keamanan digital yang bermartabat, atau membiarkan rakyatnya menjadi tumbal di altar inovasi yang buta.
Maya menutup ponselnya, namun luka di hatinya tetap menganga. Ia hanya ingin kembali ke masa di mana wajahnya adalah miliknya sendiri, seutuhnya. *yas
