Lokapalanews.id | Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pokok mewarnai periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah meningkatkan pengawasan pada rantai distribusi guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyatakan bahwa lonjakan harga pangan saat ini tidak bisa hanya dipandang sebagai akibat dari tingginya permintaan musiman. Menurutnya, fluktuasi harga yang tajam mengindikasikan adanya kendala pada alur distribusi serta minimnya kontrol di lapangan.
“Negara harus memastikan kelancaran distribusi dan menjamin tidak ada oknum yang mengambil keuntungan tidak wajar dalam situasi ini,” ujar Johan melalui keterangan tertulis pada Sabtu (27/12).
Catatan Kenaikan Harga di Pasar
Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengonfirmasi adanya kenaikan signifikan pada sejumlah bahan pokok. Harga bawang merah dilaporkan naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Lonjakan serupa terjadi pada bawang putih yang kini menyentuh Rp50.000 per kilogram dari harga semula Rp40.000.
Komoditas cabai rawit mengalami kenaikan paling mencolok, dari Rp45.000 meroket hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, protein hewani seperti daging ayam naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, dan daging sapi merangkak naik dari Rp130.000 ke angka Rp140.000 per kilogram.
Johan menekankan bahwa bagi buruh dan pekerja harian, kenaikan harga sekecil apa pun akan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar. Ia menilai situasi ini memperlihatkan ketimpangan, di mana geliat pariwisata meningkat namun masyarakat kecil justru terbebani inflasi pangan.
Intervensi dan Pengawasan Lapangan
DPR mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret melalui intervensi pasar dan optimalisasi Satgas Pangan. Johan mengingatkan agar pengawasan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan harus hadir secara fisik di pasar-pasar tradisional untuk mencegah praktik spekulasi serta penimbunan.
Langkah-langkah seperti operasi pasar murah diharapkan dapat menyasar kelompok masyarakat rentan secara akurat. Selain itu, bantuan sosial juga perlu dipastikan tepat sasaran guna memitigasi tekanan ekonomi di akhir tahun.
“Stabilitas harga adalah kewajiban konstitusional negara untuk memastikan pangan tetap terjangkau oleh seluruh lapisan rakyat,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I tersebut. *R102
