Lokapalanews.id | Pagi itu, saya datang ke kantor dengan membawa kopi susu gula aren yang saya beli dari kedai di ujung jalan. Rasanya pas, tidak terlalu manis, sedikit pahit. Sama seperti hidup kita di kantor ini belakangan.
Saya duduk di meja. Tiba-tiba terasa ada yang hilang. Bukan kopi saya yang tumpah, bukan dompet saya yang tertinggal. Tapi daftar tugas harian. Kosong. Bahkan tugas-tugas vital yang biasanya menumpuk seperti cucian di akhir pekan, lenyap.
Anda tahu, rasanya seperti mobil yang tiba-tiba remnya blong. Panik? Tidak. Lebih ke bingung dan bertanya: Apa salah saya?
Jawabannya datang bukan dari meja kerja saya, melainkan dari drama yang sedang dimainkan di panggung kantor. Drama itu punya judul: Prodi X dan Integritas yang Tergadai.
Kita sudah capek membahas prodi X. Saya tegaskan sekali lagi: Prodi X itu ada. Masih berjalan. Titik. Jadi, mari kita berhenti di situ. Itu hanya pemanis buatan dalam kopi pahit ini.
Fitnah Basi, Senjata Mutakhir
Masalah kita jauh dari sekadar status sebuah program studi. Masalah kita, Anda dan saya, adalah ketika ada orang di kantor ini yang dengan dinginnya mengangkat kebohongan 100% – bahwa prodi itu bubar – hanya untuk membuat kekacauan.
Bayangkan. Sebuah informasi sampah, dijadikan amunisi. Dan yang lebih gila, ia dibungkus dengan drama emosional murahan: “Saya dikhianati! Keponakan saya batal kuliah!”
Ini bukan kekhilafan. Ini adalah taktik pembunuhan karakter sistematis.
Lupakan soal prodi. Itu hanya umpan murahan. Umpan yang digunakan oleh orang yang – katanya – pernah menjadi penyidik, tapi terlalu malas untuk melakukan verifikasi sesederhana mungkin. Ini adalah bukti telanjang bahwa gelar akademik – sehebat apa pun itu – tidak otomatis menjamin integritas moral.
Pemimpin yang Jadi Algojo
Dan di sinilah sakitnya terasa sampai ke tulang. Sang Pemimpin. Sosok yang seharusnya menjadi wasit etika, penjaga gawang keadilan, justru memilih menjadi algojo yang memfasilitasi skenario busuk ini.
Ketika fitnah terus bergulir, apa yang dilakukan pemimpin? Seharusnya: Cari fakta, minta klarifikasi, dan buka pintu komunikasi. Tapi, yang terjadi adalah sebaliknya.
Pemimpin justru menggunakan kewenangan tertinggi mereka: Menghilangkan tugas-tugas vital dari korban.
Ini adalah sanksi terang-terangan tanpa proses hukum, tanpa investigasi internal yang adil, dan tanpa kesempatan sedikit pun untuk membela diri. Ini adalah sinyal yang keras: Saya lebih memilih mendukung drama dan fitnah, daripada menegakkan kebenaran dan melindungi staf saya.
Pemimpin telah menunjukkan keberpihakan dan ketidakadilan secara kasat mata. Mereka telah melanggar prinsip dasar kepemimpinan: melindungi yang benar, menghukum yang salah.
Krisis Moral di Meja Kita
Jadi, mari kita akui. Yang sedang kita hadapi di kantor ini bukan lagi soal prodi X. Prodi itu akan baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja adalah integritas kepemimpinan kita.
Yang sedang sekarat adalah iklim kerja di mana seorang kolega dengan mudahnya melakukan pembunuhan karakter, dan pemimpin bersedia menjadi alat penghukuman bagi korban yang tidak bersalah.
Inilah yang saya sebut kegagalan sistem dan manajemen yang paling parah. Ini bukan lagi soal kompetensi teknis, melainkan krisis moral yang mendalam.
Seperti rasa pahit yang tersisa setelah kopi susu gula aren itu habis, kita hanya bisa berharap kebenaran akan bersinar lebih terang di proses hukum yang sedang berjalan. Semoga. Karena kebenaran, sepedih apa pun, selalu lebih mulia daripada gelar-gelar kosong dan kebijakan pemimpin yang salah arah. *
