Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Barat, Agita Nurfianti, mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menyederhanakan akses Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Agita menyoroti adanya hambatan yang dialami mahasiswa dari keluarga kurang mampu di beberapa perguruan tinggi.
Perhatian tersebut disampaikan Agita dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemendiktisaintek di Jakarta.
“Proses pengajuan KIP itu mohon bisa disosialisasikan kepada universitas-universitas untuk tidak mempersulit mahasiswa yang mengajukan,” ujar Agita.
Ia mengaku menemukan kasus di Jawa Barat, di mana pengajuan program beasiswa KIP masih dipersulit oleh pihak kampus.
Selain beasiswa, Agita juga mempertanyakan kejelasan peran dan bobot Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Ia meminta Kemendiktisaintek memberikan kepastian agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai keharusan mengikuti tes tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA saat ini masih dikoordinasikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menegaskan, TKA untuk saat ini belum menjadi faktor penentu langsung dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
“Saat ini TKA tidak dijadikan bahan pertimbangan langsung untuk penerimaan mahasiswa baru. Tes ini lebih berfungsi sebagai data verifikasi akademik,” jelas Brian.
Menteri Brian menambahkan bahwa TKA digunakan sebagai bahan pembelajaran dan verifikasi untuk mengukur nilai akademik siswa secara lebih objektif, namun tidak membebani proses seleksi tahun ini.
Agita Nurfianti menyambut baik penjelasan tersebut, seraya menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan kemudahan akses di semua kebijakan pendidikan tinggi, baik dalam penyaluran beasiswa maupun seleksi mahasiswa.
Menyikapi tuntutan pemerataan, Kemendiktisaintek berharap DPD RI dapat menjadi mitra strategis dalam menyalurkan aspirasi daerah dan melakukan pemantauan implementasi kebijakan. Menteri Brian bahkan mengusulkan pembentukan forum koordinasi atau tim pemantauan bersama untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.
*R104
