--- / --- 00:00 WITA
Ragam  

Kesejahteraan Inti Indonesia Emas 2045, Bukan Pertumbuhan

Aktivitas dan mobilitas penduduk di salah satu kota besar. Pemerintah menargetkan kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, sebagai inti pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Lokapalanews.id | Jakarta – Pemerintah menegaskan telah menyiapkan strategi pembangunan kesejahteraan penduduk menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan kesejahteraan manusia sebagai inti, alih-alih sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Strategi ini mencakup penegasan lima jaminan dasar bagi seluruh warga negara, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Budi Setiyono, menyatakan negara wajib menjamin setiap warga yang memegang KTP Indonesia hidup di atas garis kesejahteraan tanpa ada yang tertinggal.

Eksplorasi Konten Baca Tulisan Mendalam & Cerita Pilihan Kami

Dalam Forum Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Jakarta, Rabu (15/10/2025), Budi menjelaskan bahwa arah pembangunan nasional harus menempatkan kesejahteraan manusia Indonesia sebagai fokus utama.

“Negara harus menjamin bahwa setiap pemegang KTP Indonesia tidak hidup di bawah garis kesejahteraan. Tidak boleh ada warga yang kelaparan, tidak bisa berobat, atau berhenti sekolah karena kemiskinan,” tegas Budi Setiyono, dilansir InfoPublik.id.

Ia menyebut kebijakan ini berakar pada amanat UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah mempertegas makna kesejahteraan melalui konsep garis kesejahteraan (prosperity line), yakni standar minimal kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara.

Untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% yang dinilai realistis. Budi menyebut Indonesia berpeluang menjadi “Macan Asia Baru” jika mampu memperkuat tiga pilar utama: tata kelola ekonomi inovatif, kepastian ketenagakerjaan, serta stabilitas politik dan hukum.

Budi Setiyono juga menyoroti perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, baik yang bersifat kontributif seperti BPJS, maupun non-kontributif. Ia secara khusus menyoroti rendahnya cakupan perlindungan hari tua, di mana baru sekitar 5% lansia yang memiliki jaminan pensiun.

Baca juga:  Udang Indonesia Tercemar Radiasi, Pemerintah Bentuk Satgas

Dengan total 196 juta penduduk usia produktif dari 286 juta jiwa populasi, Budi mengingatkan bahwa momentum bonus demografi harus dikelola untuk menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing global. *R104

Lokapalanews.id "Penjaga informasi di tengah bisingnya disinformasi. Kami berdiri untuk kebenaran yang terverifikasi."