Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan terhadap bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sorotan utama diarahkan pada penyaluran kredit dan likuiditas perbankan. DPR khawatir dana pemerintah yang ditempatkan di bank tidak tersalurkan secara produktif untuk masyarakat dan dunia usaha.
Anggota Komisi XI DPR, Habib Idrus Salim Aljufri, mengingatkan agar dana rakyat tidak hanya menumpuk di bank, yang justru berpotensi membuat kualitas kredit memburuk. Ia menekankan, OJK harus punya “tools” jelas untuk memastikan dana tersebut benar-benar menjadi kredit produktif, bukan hanya kembali ke pemerintah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, Idrus menyoroti gaji direksi bank BUMN yang dinilai terlalu tinggi jika tidak diimbangi kinerja optimal. Politisi PKS ini meminta OJK lebih selektif dalam fit and proper test calon direksi dan komisaris. Ia menegaskan, jabatan strategis harus diisi oleh sosok kompeten, bukan berdasarkan faktor politis.
Masalah lain yang diangkat adalah lambatnya penyaluran kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), padahal sektor ini adalah tulang punggung ekonomi. Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk merumuskan strategi yang lebih progresif, seperti mempermudah prosedur, menurunkan bunga pinjaman, dan menghadirkan produk pembiayaan digital yang ramah bagi UMKM.
Dengan akses kredit yang mudah dan tepat sasaran, UMKM diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru. “Ini akan jauh lebih produktif dibandingkan jika dana hanya tersimpan tanpa nilai tambah di sistem perbankan,” katanya. *R06
